bytedaily - Kota Makassar menjadi panggung perdana roadshow debat publik yang diselenggarakan oleh Nagara Institute, sebuah lembaga riset independen, pada Rabu, 15 April 2026. Fokus utama perdebatan adalah kehadiran Danantara, sebuah inovasi yang digadang-gadang sebagai 'superholding' pengelola aset negara senilai 900 miliar dolar AS atau setara Rp14.700 triliun. Debat ini bertujuan membongkar berbagai perspektif mengenai potensi dan risiko dari entitas ekonomi raksasa tersebut, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan kekayaan negara.
Direktur Nagara Institute, Akbar Faizal, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan aset negara yang begitu besar. Ia menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan wewenang, terutama mengingat tren penurunan laba BUMN dari Rp327 triliun pada 2023 menjadi Rp304 triliun pada 2024, yang terjadi pasca pembentukan Danantara. Para pakar lintas disiplin, termasuk ekonom senior Awalil Rizky dan pengamat kebijakan Wijayanto Samirin, turut hadir untuk mengupas tuntas isu ini, menyoroti potensi Danantara sebagai mesin penggerak ekonomi hingga 8 persen, namun di sisi lain juga sebagai pintu masuk potensi mega korupsi jika tidak dikelola dengan baik secara konseptual maupun operasional.
Debat publik bertajuk "Pro Kontra Model Pengelolaan BUMN pada Era Ekonomi Baru" ini diharapkan tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret bagi pemerintah dan manajemen Danantara. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kekhawatiran publik akan potensi kerentanan ekonomi yang bisa timbul akibat pengelolaan yang tidak transparan atau koruptif. Kehadiran para ahli hukum dan ekonomi menjadi krusial dalam merumuskan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan Danantara berkontribusi positif pada perekonomian nasional tanpa mengorbankan integritas dan stabilitas keuangan negara.
