bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, FBI di Dallas membongkar jaringan laptop yang diduga digunakan pekerja IT Korea Utara untuk menyusup ke sistem perusahaan di Amerika Serikat. Jaringan yang disebut “peternakan laptop” itu terdiri atas kumpulan perangkat yang dipakai untuk mendukung aktivitas mereka.
Dalam Operasi Lonestar Roundup, FBI menggeledah lebih dari 40 rumah di Texas dan menyita sekitar 187 laptop serta perangkat KVM (keyboard, video, mouse). Penyidik juga menyita sekitar 100 perangkat yang digunakan pekerja IT Korea Utara dan para fasilitatornya dalam menjalankan skema penipuan di Texas Utara.
Menurut penyidik, skema tersebut bertujuan memperoleh pekerjaan jarak jauh secara ilegal dan menghasilkan pendapatan bagi program persenjataan Korea Utara yang terkena sanksi. Jaksa AS untuk Distrik Utara Texas, Ryan Raybould, mengatakan penyelidikan ini berkaitan dengan upaya menyusup ke perusahaan AS menggunakan identitas curian dan akses tersembunyi.
Kepala FBI Dallas R. Joseph Rothrock menyatakan operasi itu ditujukan untuk memberantas aktivitas siber Korea Utara yang mendukung program senjata pemusnah massal, rudal balistik, intelijen, dan nuklir. Ia mengatakan setiap laptop yang disita berpotensi terkait dengan satu perusahaan yang mempekerjakan pekerja IT Korea Utara.
Para pekerja tersebut diduga melamar dan memperoleh pekerjaan dengan dokumen identitas curian atau palsu. Mereka menggunakan VPN dan infrastruktur proxy untuk membuat lokasi kerja tampak berada di AS. Sejumlah fasilitator yang berbasis di negara itu menerima laptop dari perusahaan, menyimpan dan mengonfigurasinya, memasang perangkat lunak akses jarak jauh, serta menyalurkan penghasilan ke rekening yang dikendalikan Korea Utara.
Perusahaan keamanan siber CrowdStrike mengidentifikasi kelompok pekerja IT dan fasilitatornya dengan nama “Famous Chollima”. Penyelidik juga menemukan dugaan penggunaan sejumlah akun Google palsu. Departemen Kehakiman AS menyatakan penyelidikan masih berlangsung dan berkomitmen memberantas jaringan keuangan ilegal Korea Utara serta melindungi perusahaan AS dari penyusupan.
