bytedaily - Melansir dari ekonomi.republika.co.id, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, M H Said Abdullah, menekankan pentingnya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan bonus demografi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak melewatkan momentum bonus demografi dan memasuki era masyarakat menua dalam kondisi yang masih tertinggal dari sisi pendidikan dan kesejahteraan.
Said Abdullah menyampaikan pandangannya dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN 2027. Ia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pengantar KEM PPKF 2027 di sidang paripurna DPR RI, menyebutnya sebagai tradisi baru yang positif dalam hubungan kelembagaan antara pemerintah dan parlemen.
Dalam rapat tersebut, pemerintah mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2027, yang mencakup target pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5 persen. Asumsi lainnya adalah inflasi pada kisaran 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, yield Surat Berharga Negara (SBN) 6,5–7,3 persen, harga minyak Indonesia (ICP) 70–95 dolar AS per barel, serta lifting minyak dan gas masing-masing 602–615 ribu barel per hari dan 934–977 ribu barel setara minyak.
Said Abdullah menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang ambisius harus diiringi dengan upaya nyata untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial. Ia berpendapat bahwa strategi pertumbuhan ekonomi haruslah sangat inklusif, dengan nalar kebijakan fiskal yang mampu menyelaraskan target pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial.
Lebih lanjut, Said Abdullah juga menyoroti berbagai tekanan yang sedang dihadapi oleh perekonomian nasional, termasuk pelemahan nilai tukar rupiah, tingginya yield SBN, serta tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
