bytedaily - Melansir dari ekonomi.republika.co.id, Presiden RI berencana memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis global dengan mendirikan bursa mineral dan komoditas strategis di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya sebagai produsen, tetapi juga mampu menentukan harga komoditas yang selama ini banyak diatur di pasar internasional.
Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk segera mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis setelah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencana ini disampaikan saat Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, Indonesia yang merupakan produsen berbagai komoditas penting seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet, perlu memiliki instrumen perdagangan sendiri untuk meningkatkan posisi tawar di pasar global. Ditargetkan, Bursa Komoditas sendiri akan siap beroperasi pada 1 Januari 2027.
Keberadaan bursa ini diharapkan dapat menjadi landasan pembentukan harga referensi Indonesia (Indonesia reference price) untuk komoditas utama ekspor. Pemerintah berupaya menciptakan pasar yang dalam, transparan, likuid, dan terpercaya bagi pelaku perdagangan internasional, sehingga semua pihak mulai dari produsen hingga investor dapat bertransaksi dalam satu sistem yang terbuka.
Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi pasar modal melalui demutualisasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan standar pasar modal Indonesia ke level internasional dan membuka peluang lebih luas bagi perusahaan rintisan serta pelaku usaha nasional untuk mendapatkan pendanaan dan mengembangkan skala bisnis mereka. Prabowo optimis bahwa demutualisasi akan menjadikan pasar modal Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia.
