bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan rencana penunjukan lembaga pemerintah untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon kepada lembaga yang ditunjuk.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, yang berlaku sejak 28 Oktober. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan undang-undang itu dirancang untuk melindungi pekerja sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah hubungan kerja berakhir.
Indah menyebut DCP sebagai skema baru untuk melindungi hak pekerja setelah bekerja. Menurutnya, mekanisme ini ditujukan agar pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) tetap memperoleh hak pesangon.
Dalam skema tersebut, pengusaha harus memperhitungkan potensi kewajiban pesangon sejak mulai mempekerjakan karyawan tetap atau pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dana yang disiapkan kemudian disetorkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola.
Pasal 253 mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK. Kewajiban ini tidak berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Pasal 254 mengatur bahwa dana tersebut berasal dari aset pengusaha yang dicadangkan setiap tahun dalam neraca keuangan perusahaan. Dana itu ditempatkan pada lembaga pemerintah yang ditunjuk dan dicatat sebagai aset pekerja yang bersangkutan.
Pengelolaan dana diatur dalam Pasal 255. Lembaga pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, keamanan, manfaat bagi pekerja, dan kepastian pengembalian aset pengusaha jika terdapat kelebihan dana. Dana DCP juga harus dikelola terpisah dari aset lembaga pengelola.
Pasal 256 menetapkan bahwa pengusaha mulai menyediakan dan memupuk dana cadangan sejak hubungan kerja berlangsung. Aturan teknis mengenai jumlah dana, pemupukan, dan pencairannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.