bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan bahwa sekitar 2.000 desa di Indonesia masih belum terjangkau oleh layanan internet atau mengalami blankspot. Meskipun cakupan internet telah mencapai 98 persen dari total 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, masih terdapat kekurangan tersebut.
Direktur Utama BAKTI Komdigi, Fadhilah Mathar, yang akrab disapa Indah, mengungkapkan bahwa wilayah Papua menjadi daerah dengan jumlah blankspot terbanyak, diperkirakan mencapai 700 titik yang tersebar di enam provinsinya. Menurutnya, kendala keamanan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan jaringan internet di wilayah tersebut, bahkan beberapa situs yang infrastrukturnya telah tersedia tidak dapat dilanjutkan pembangunannya karena kesulitan dan masalah keamanan.
Untuk mengatasi masalah blankspot ini, BAKTI Komdigi terus berkoordinasi dengan pihak pertahanan keamanan guna melanjutkan pembangunan, terutama di lokasi yang sudah memiliki infrastruktur. Selain itu, lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz juga menjadi salah satu upaya untuk menutup area blankspot, di mana para operator seluler pemenang lelang memiliki kewajiban untuk menggelar koneksi internet 4G dan 5G.
Indah menekankan bahwa penyelesaian cakupan internet bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan kerja sama dari pihak swasta. BAKTI Komdigi sendiri telah menghadirkan akses internet di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) melalui berbagai infrastruktur seperti base transceiver station (BTS) 4G, jaringan serat optik Palapa Ring, dan Satelit Republik Indonesia (Satria 1). Hingga kini, upaya BAKTI telah menjangkau 31.864 titik layanan publik dan menyediakan sinyal 4G di 6.747 desa.
Palapa Ring, yang membentang sepanjang 12.148 kilometer, telah melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial. BAKTI Komdigi berperan sebagai perintis di kawasan 3T, dengan opsi untuk keluar dari wilayah tersebut jika sudah dianggap menarik secara komersial oleh pihak swasta, seperti yang telah terjadi di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) karena pertumbuhan sisi komersialnya.
