bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Ali Said, menyatakan bahwa masih ada laporan mengenai warga yang enggan berpartisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, salah satu penyebab keengganan ini adalah beredarnya konten di media sosial yang mengaitkan sensus ekonomi dengan isu perpajakan.
Ali Said menjelaskan bahwa beberapa konten di media sosial telah menciptakan narasi yang keliru, termasuk anggapan bahwa data sensus ekonomi akan digunakan untuk pungutan pajak. Padahal, menurutnya, hal tersebut tidak benar.
"Sekali lagi perlu saya sampaikan, para konten kreator seharusnya memahami bahwa data yang kami kumpulkan tidak akan diberikan kepada kantor pajak atau instansi lain," ujar Ali Said, Ahad (5/7/2026). Ia menekankan bahwa berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, BPS dikecualikan dari kewajiban memberikan informasi kepada kementerian tersebut, meskipun instansi pemerintah lainnya wajib melakukannya.
Lebih lanjut, Ali Said menjamin kerahasiaan data responden dalam Sensus Ekonomi 2026. Ia menambahkan bahwa mudah terdeteksinya konten terkait sensus ekonomi oleh algoritma media sosial turut memengaruhi masyarakat yang belum sepenuhnya mampu menyaring kebenaran informasi.
Untuk mengatasi narasi keliru tersebut, BPS Jawa Tengah terus melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, bekerja sama dengan petugas RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Pihak BPS juga memetakan daerah yang warganya masih menunjukkan penolakan untuk didata.
"Saya kira kalau kami turun ke lapangan, sebenarnya penolakan hanya beberapa gelintir orang sebenarnya. Jadi tidak secara masif," kata Ali Said. Hingga 30 Juni 2026, sekitar 22,92 persen atau 4 juta lebih responden di Jawa Tengah telah berhasil didata. Target sensus ini adalah 100 persen dari total sekitar 16 juta penduduk yang masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Tengah, dengan batas akhir pendataan hingga 31 Agustus 2026.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, juga melaporkan adanya kendala dalam pelaksanaan sensus di wilayahnya, terutama keengganan warga untuk memberikan informasi pendapatan karena kekhawatiran akan berdampak pada kenaikan pajak.
