bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah ruas jalan dan jembatan di wilayah Flores yang mengalami dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7.
Menurut Dody, beberapa titik infrastruktur tersebut kini telah dalam proses penanganan dan penyelesaian. Pernyataan ini disampaikan Dody dalam rapat koordinasi penanganan darurat pascagempa bumi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, pada Minggu (16/8). Ia menyebutkan bahwa ada satu jembatan yang masih membutuhkan penanganan lebih lanjut dan timnya berupaya keras untuk segera menyelesaikannya.
Dody telah menginstruksikan jajaran UPT di lapangan untuk memprioritaskan penanganan pada ruas-ruas jalan yang terdampak, khususnya yang krusial bagi mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan dan pelayanan kedaruratan. "Kami sudah koordinasikan dengan teman-teman balai (UPT) untuk bergerak ke titik-titik yang membutuhkan penanganan. Kalau ada kebutuhan tambahan, kami siap membantu dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain," jelas Dody.
Selain perbaikan konektivitas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU juga memberikan dukungan berupa penyediaan sarana air bersih dan peralatan pendukung yang dimobilisasi ke lokasi-lokasi yang terdampak. Di Kabupaten Nagekeo, telah disiapkan 3 unit Mobil Tangki Air (MTA), di mana dua unit sudah berada di lokasi dan satu unit merupakan pinjaman dari penanganan banjir Mauponggo. Dukungan serupa juga mencakup 16 unit hidran umum (HU), dengan 8 unit siap pakai dan 8 unit merupakan pinjaman dari penanganan banjir Mauponggo.
Mobil tangki air dan hidran umum tersebut difungsikan untuk mendukung distribusi air, terutama di wilayah yang mengalami gangguan akses atau layanan air bersih akibat gempa. "Yang penting sekarang bagaimana kebutuhan masyarakat bisa segera kita layani," ujar Dody. Ia menekankan bahwa penanganan bencana merupakan upaya bersama yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
