bytedaily - Dilansir dari jalopnik.com, pejabat kota di Dayton, Ohio, dilaporkan menutupi kamera Flock yang terpasang di tiang-tiang utilitas kota dengan kantong sampah hitam. Langkah ini diambil saat pihak kepolisian dan otoritas lokal sedang mencari cara untuk mengakhiri kerja sama dengan perusahaan tersebut. Penutupan kamera ini menyusul adanya protes warga selama berbulan-bulan, skandal terkait pembagian data kamera Flock untuk penegakan imigrasi yang diduga tidak disengaja, serta audit senilai 30.000 dolar AS mengenai penggunaan kamera.
Beberapa bulan terakhir memang penuh gejolak bagi Dayton terkait data Automated License Plate Reader (ALPR) dan Flock. Pada Oktober tahun lalu, pejabat kota mengetahui bahwa data tersebut secara tidak sengaja dibagikan kepada Departemen Keamanan Dalam Negeri serta Imigrasi dan Bea Cukai AS. Kepala Kepolisian Dayton, Kamran Afzal, menjelaskan dalam konferensi pers baru-baru ini bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh pilihan pengaturan di perangkat lunak yang seharusnya mencegah pembagian data.
Bulan ini, surat kabar lokal Dayton Daily News menerbitkan laporan investigasi yang mengungkap bahwa lembaga penegak hukum di seluruh Ohio dan Amerika Serikat melakukan ribuan pencarian data polisi lokal setiap hari. Pada Januari saja, ratusan pencarian mencantumkan "imigrasi" sebagai alasan pencarian. Laporan tersebut juga menemukan bahwa beberapa lembaga tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan permintaan data ALPR, dengan respons yang samar atau bahkan hanya mencantumkan "lainnya".
Kamera ALPR berfungsi memindai kendaraan dan plat nomor di ruang publik, kemudian menyimpan dan merekam data tersebut bersama informasi model, merek, tahun, warna kendaraan, serta waktu dan lokasi selama kurang lebih 30 hari, tergantung pada perjanjian pengguna. Menurut Flock, "pengguna", yang umumnya adalah sistem kota, memiliki kendali atas data tersebut, termasuk untuk keperluan perintah hukum. Namun, pembagian data ini sering kali dianggap lebih liberal dari yang diperkirakan.
Minggu lalu, Komite Transportasi dan Infrastruktur melakukan pemungutan suara terkait amandemen RUU BUILD America 250 yang akan membatasi pendanaan infrastruktur federal untuk negara bagian yang menggunakan teknologi ALPR selain untuk pemrosesan tol. Meskipun amandemen tersebut tidak lolos, terdapat konsensus di antara para legislator bahwa perlu ada diskusi lebih lanjut mengenai kamera ALPR dan perlindungan Amandemen Keempat Konstitusi AS, karena banyak yang merasa aturan terkait hal ini masih belum jelas.
Sebagai contoh, Wired melaporkan bahwa amandemen tersebut dipicu oleh audit dari kantor Sekretaris Negara Bagian Illinois, Alexi Giannoulias. Audit tersebut menemukan bahwa Flock melanggar hukum negara bagian dengan memberikan akses kepada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS terhadap data ALPR Illinois. Giannoulias memerintahkan perusahaan untuk segera menghentikan akses federal. Flock kemudian menghentikan uji coba federal di seluruh negeri, meskipun sebelumnya membantah adanya hubungan semacam itu.
Di sisi lain, Flock dengan tegas membela sistemnya, menyatakan bahwa teknologinya bukanlah bentuk pengawasan massal. Perusahaan tersebut mengkritik organisasi hak sipil karena memiliki definisi "terlalu luas" mengenai "apa yang dianggap sebagai pengawasan". Namun, Flock juga mengakui adanya penyalahgunaan produknya (misalnya, pencarian yang tidak pantas). Perusahaan tersebut cenderung mengabaikan tanggung jawabnya, menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah masalah marginal yang memerlukan pengawasan, pelatihan, dan tanggung jawab dari pihak pengguna (kota/lembaga).
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi jalopnik.com.
