bytedaily - Menurut informasi dari ekonomi.republika.co.id, pembangunan transportasi publik yang terjangkau dan andal dapat memberikan dampak positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak hanya di kota besar tetapi juga berpotensi meluas ke daerah. Peningkatan kesejahteraan ini dapat dicapai melalui penurunan biaya perjalanan harian dan munculnya aktivitas ekonomi baru di sekitar titik layanan transportasi.
Piter Abdullah, Policy and Program Director Prasasti Center for Policy Studies, menjelaskan bahwa penyediaan transportasi publik yang baik merupakan salah satu cara efektif untuk menyejahterakan masyarakat. Ia menyoroti beban biaya transportasi yang cukup besar bagi pekerja, seperti di Jakarta di mana alokasi pendapatan untuk transportasi bisa mencapai 25-30 persen dari UMP. Data BPS menunjukkan variasi pengeluaran harian komuter Jabodetabek, di mana sebagian besar mengeluarkan biaya transportasi yang signifikan setiap bulannya.
Keberadaan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, menurut Piter, dapat menekan pengeluaran tersebut, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, transportasi publik juga berperan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan di sekitar stasiun dan halte seringkali berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang pada akhirnya akan membantu banyak keluarga dan meningkatkan produktivitas.
Piter menekankan bahwa dampak positif ini dapat direplikasi di daerah jika pemerintah daerah menjadikan pembangunan transportasi publik sebagai prioritas. Komitmen dari pimpinan daerah dinilai sebagai faktor krusial dalam mewujudkan proyek infrastruktur ini. Meskipun pembangunan transportasi publik memerlukan investasi awal yang besar, Piter berpendapat bahwa manfaat jangka panjangnya, seperti peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan negara, akan mampu menutupi biaya tersebut, sehingga tidak ada kerugian dari investasi ini.
Untuk mendukung pembiayaan, Piter menyarankan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pemanfaatan instrumen pembiayaan seperti obligasi. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan untuk menarik minat investor, karena perubahan kebijakan akibat pergantian kepemimpinan dapat menjadi hambatan. Jaminan keberlanjutan kebijakan diperlukan agar proyek infrastruktur dapat berjalan optimal dan menarik investasi.
