bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, pemerintah Indonesia tengah berupaya meningkatkan ketepatan sasaran program penurunan angka stunting melalui penggunaan data yang lebih akurat. Pendekatan 'by name by address' atau berdasarkan nama dan alamat individu menjadi kunci agar intervensi dan bantuan pemerintah dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa data yang presisi merupakan instrumen krusial untuk mengefektifkan program penanganan stunting. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengidentifikasi secara spesifik individu, keluarga, serta wilayah yang menjadi prioritas penanganan.
Penguatan sistem data ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, meliputi peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pembaruan secara berkala, serta integrasi data antarinstansi pemerintah. Ketersediaan data yang berkualitas sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang berbasis bukti, sehingga intervensi yang dilakukan mampu memberikan dampak nyata dalam mempercepat penurunan stunting.
Budi menambahkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan BKKBN telah membangun basis data keluarga berisiko stunting hingga tingkat desa atau kelurahan. Data ini diharapkan dapat menjadi dasar intervensi bagi kementerian/lembaga lain serta pemerintah daerah.
Selain data yang akurat, koordinasi yang solid antara berbagai lembaga dan pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu keberhasilan program. Pemerintah daerah memiliki peran langsung di lapangan dan pemahaman mendalam mengenai kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Oleh karena itu, dukungan kebijakan, pendampingan teknis, dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan.
Budi menegaskan bahwa penanganan stunting merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Anak-anak yang tumbuh dengan gizi memadai dan lingkungan yang mendukung memiliki potensi lebih besar untuk berkembang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi. Peningkatan kualitas SDM ini krusial untuk memanfaatkan bonus demografi dan mendukung target Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, Budi menggarisbawahi bahwa percepatan penurunan stunting tidak bisa hanya ditangani oleh sektor kesehatan. Isu ini juga terkait erat dengan akses air minum dan sanitasi, ketahanan pangan, pendidikan, perlindungan sosial, pemberdayaan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) yang melibatkan Bank Dunia dan Bappenas menjadi salah satu wadah untuk memperkuat sinergi antarinstansi. Upaya percepatan penurunan stunting, menurut Budi, memerlukan keselarasan kebijakan, sinkronisasi program, dan koordinasi yang kuat di seluruh tingkatan pemerintahan, bukan pendekatan parsial atau sektoral.
