bytedaily - Dilansir dari bbc.com, banyak perusahaan kini mulai menerapkan kecerdasan buatan (AI) secara masif, namun prosesnya sering kali membingungkan baik bagi manajemen maupun staf. Fenomena ini menyebabkan kerugian finansial dan kebingungan di kalangan karyawan.
Malcolm, seorang insinyur AI yang pernah bekerja di sebuah perusahaan analisis data, menceritakan pengalamannya. Pihak eksekutif ingin menggunakan AI generatif untuk mengkategorikan basis data pelanggan menjadi berbagai persona. Malcolm berargumen bahwa model pembelajaran mesin tradisional akan lebih sesuai, menghasilkan data yang konsisten dan dapat diulang, serta jauh lebih murah. Namun, perusahaan tetap memilih AI generatif, yang ternyata kurang akurat dan lebih mahal, hanya demi klaim mengadopsi teknologi AI.
Pengalaman Malcolm tidaklah unik. Semakin banyak pimpinan perusahaan yang mendorong stafnya menggunakan AI. Laporan dari bbc.com menyebutkan bahwa konsultan global Accenture pada Februari lalu menginformasikan kepada staf bahwa promosi ke posisi teratas akan mensyaratkan "adopsi rutin perangkat AI" dan penggunaan platform AI yang mereka kembangkan akan dilacak. Menanggapi hal ini, firma pesaing KPMG pada Mei menyatakan telah mengembangkan dasbor untuk memantau apakah karyawan mereka di Amerika Serikat mencapai target penggunaan 75% untuk alat AI mereka.
Perusahaan-perusahaan ini mengklaim langkah tersebut merupakan bagian dari "upaya holistik... untuk membantu orang bergerak naik kurva kematangan AI." Namun, pendekatan yang kurang terarah juga terlihat di organisasi lain yang tetap berharap AI dapat mentransformasi cara kerja karyawan mereka.
Pemerintah Inggris, misalnya, mengandalkan AI untuk "mengubah" birokrasi negara dan meningkatkan efisiensi di seluruh Whitehall. Akan tetapi, penelitian oleh serikat pekerja pegawai negeri, FDA, menunjukkan keraguan di kalangan pegawai negeri mengenai kemampuan manajemen menangani transformasi ini, meskipun mereka terbuka terhadap ide penggunaan AI untuk meningkatkan produktivitas. Kurang dari sepertiga pegawai negeri dilibatkan dalam konsultasi mengenai implementasi AI, yang berarti "perubahan dilakukan terhadap pekerja, bukan bersama mereka," kata juru bicara FDA, Dave Penman, seraya menambahkan bahwa penerapan yang "tidak konsisten antar departemen membatasi peningkatan produktivitas."
Dan Boyles, CEO konsultan Hello AI Collective, menyatakan bahwa organisasi yang cepat menyoroti adopsi AI sering kali tidak jelas mengenai alasan dan manfaat yang diharapkan. Ia mencontohkan sebuah perusahaan minyak dan gas di mana para eksekutif tidak dapat menyepakati alasan penggunaan AI. CEO menyebutkan alasan persaingan, kepala penjualan ingin meningkatkan keuntungan, sementara tim pemasaran ingin mengurangi ketergantungan pada kontraktor eksternal.
Kebingungan di tingkat pimpinan ini dapat menyebabkan investasi AI gagal memenuhi ekspektasi. Seorang konsultan senior di sebuah firma besar yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan, "Saya pikir kehancurannya adalah organisasi tidak mendapatkan ROI [pengembalian investasi] yang mereka harapkan dan tidak membuat orang mereka terlibat dengannya." Di perusahaannya, semua karyawan memiliki akses ke dua alat AI, dan dapat meminta alat khusus untuk tugas tertentu, seperti pengkodean. Beberapa karyawan bahkan memiliki akses ke empat atau lima alat AI jika pekerjaan mereka menuntutnya.
Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek sumber daya manusia dalam implementasi AI, termasuk perbedaan generasi dalam tingkat kepercayaan dan potensi perbedaan gender. Sebelum mendapatkan akses ke alat AI, seluruh karyawannya wajib mengikuti pelatihan wajib yang mencakup etika AI dan risiko seperti bias. Pelatihan ini juga menegaskan bahwa alat AI dapat bersifat menyanjung dan menghasilkan informasi yang salah (halusinasi).
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi bbc.com.
