bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, tabungan Simpeda yang dikelola oleh 27 bank pembangunan daerah (BPD) berhasil menghimpun dana sebesar Rp74,86 triliun hingga Juni 2026. Dana masyarakat yang terkumpul ini menjadi salah satu sumber dana ritel bagi BPD dalam menjalankan fungsi intermediasi, termasuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta dunia usaha di tingkat daerah.
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, menyatakan bahwa besarnya saldo Simpeda mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BPD. "Tabungan Rp75 triliun bukan sekadar angka di neraca. Di belakangnya terdapat kepercayaan masyarakat," ujar Agus dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Ahad (23/8/2026).
Agus menjelaskan bahwa dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut dikelola secara hati-hati oleh BPD sebelum diintermediasikan kembali dalam bentuk pembiayaan. Dengan demikian, pertumbuhan dana pihak ketiga melalui Simpeda tidak hanya memperkuat likuiditas perbankan daerah, tetapi juga berpotensi meningkatkan kapasitas pembiayaan untuk kegiatan ekonomi masyarakat.
Menghadapi tantangan ke depan, Asbanda mendorong BPD untuk terus memperkuat pengalaman digital Simpeda. Hal ini sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat dan perkembangan industri perbankan yang menuntut layanan perbankan yang mudah, cepat, aman, dan terintegrasi dengan berbagai kebutuhan transaksi sehari-hari. Asbanda ingin Simpeda tidak hanya menjadi tempat menabung, tetapi juga semakin relevan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui layanan digital yang modern dan mudah digunakan, tanpa meninggalkan keunggulan utamanya yaitu kedekatan dengan masyarakat daerah.
Transformasi digital ini diharapkan dapat menjaga Simpeda sebagai sumber dana ritel yang sehat dan berkelanjutan bagi BPD. Dengan basis dana yang kuat, BPD akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi intermediasi dan mendukung pembiayaan ekonomi daerah. Keunggulan Simpeda terletak pada produk bersama 27 BPD di seluruh Indonesia, yang masing-masing memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik ekonomi, kebutuhan masyarakat, serta jaringan usaha di wilayahnya.
