bytedaily
Minggu, 05 Juli 2026 - 11:28 WIB

Stok Beras Pemerintah Capai Rekor 5,3 Juta Ton, Bapanas Klaim Ketahanan Pangan Makin Kokoh

Redaksi 11 Juni 2026 8 views
Stok Beras Pemerintah Capai Rekor 5,3 Juta Ton, Bapanas Klaim Ketahanan Pangan Makin Kokoh
Ilustrasi visual (Sumber referensi: ekonomi.republika.co.id)

bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan bahwa Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara nasional telah mencapai 5,3 juta ton. Angka ini diklaim sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah pencatatan di Indonesia dan dinilai memperkuat ketahanan pangan nasional dalam menghadapi tantangan global serta inflasi pangan dunia.

Yudhi Harsatriadi Sandyatma, Ketua Tim Kerja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas, menyatakan bahwa ketersediaan beras yang kuat ini menegaskan posisi Indonesia dalam menjaga pasokan pangan di tengah berbagai dinamika global. Ia menambahkan bahwa neraca pangan nasional saat ini berada dalam kondisi yang baik, khususnya untuk komoditas beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

Lebih lanjut, Yudhi memaparkan bahwa penguatan stok pangan merupakan faktor krusial dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan keterjangkauan pangan. Kedua elemen ini dianggap sebagai fondasi utama dalam pengendalian inflasi pangan dan perlindungan daya beli masyarakat, yang saling terkait erat dengan stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Untuk memastikan pangan tetap terjangkau, Bapanas telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Saber Pelanggaran Harga, Mutu, dan Keamanan Pangan Tahun 2026. Satgas ini melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk mengawasi penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP), serta mutu dan keamanan pangan di lapangan. Tugas tim ini mencakup identifikasi dan verifikasi potensi pelanggaran terhadap HAP dan HET, serta antisipasi kenaikan harga dan pelanggaran terkait mutu serta keamanan pangan.

Selain itu, Bapanas terus mengoptimalkan instrumen stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga 8 Juni 2026, GPM telah terlaksana sebanyak 5.237 kali di 36 provinsi dan 377 kabupaten/kota, yang bertujuan untuk meredam gejolak harga dan memperkuat akses masyarakat terhadap pangan pokok.


Disclaimer Hukum: Artikel ini merupakan hasil saduran otomatis dari media ekonomi.republika.co.id menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik untuk menghindari plagiarisme. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung akibat informasi ini. Untuk membaca naskah asli, silakan kunjungi tautan berikut.