bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengajukan permohonan persetujuan anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk tahun 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000 atau sekitar Rp49,80 triliun.
Pagu indikatif tersebut terdiri atas alokasi rupiah murni senilai Rp39,32 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp102,15 miliar, dan Badan Layanan Usaha (BLU) yang mencapai Rp10,38 triliun. Purbaya menjelaskan bahwa usulan anggaran ini sejalan dengan pagu tahun anggaran 2026 setelah memperhitungkan efisiensi, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai efisiensi anggaran dan penajaman belanja.
Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menekankan pentingnya optimalisasi sumber daya dan anggaran di tengah meningkatnya kebutuhan, khususnya untuk mendukung program kerja prioritas nasional. Rincian pagu indikatif Kemenkeu 2027 mencakup fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,519 triliun, fungsi ekonomi senilai Rp284,7 miliar, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun. Alokasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kemenkeu menyiapkan lima program kerja utama pada 2027 untuk mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan berbagai kegiatan strategis pemerintah melalui enam eselon I. Program pertama, yaitu Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan dan Ekonomi, mencakup pendanaan pendidikan dasar untuk peningkatan akses melalui 514 Sekolah Rakyat dan penyusunan strategi kebijakan fiskal jangka menengah yang prudent dan berkelanjutan.
Selanjutnya, program Pengelolaan Penerimaan Negara akan difokuskan pada penguatan sinergi patroli laut terkoordinasi untuk pemberantasan penyelundupan dan pembentukan Joint Task Force on Illegal Goods untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Kemenkeu juga akan merekomendasikan perbaikan proses bisnis ekspor-impor dan logistik untuk mendukung hilirisasi industri strategis yang melibatkan 18 proyek.
Dalam program Pengelolaan Belanja Negara, Kemenkeu menargetkan bimbingan teknis bagi BUMDes dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) untuk mendukung pembentukan 80 ribu KDMP. Program ini juga meliputi sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah, pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko akan mencakup perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan negara yang mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, 514 Sekolah Rakyat, 80 ribu KDMP, mobil nasional, dan peningkatan 66 rumah sakit. Kemenkeu juga akan memberikan dukungan penjaminan pemerintah di sektor ketenagalistrikan berbasis energi terbarukan, penyelenggaraan cadangan pangan, serta pemberdayaan UMKM untuk inklusi keuangan.
Untuk program Dukungan Manajemen, Kemenkeu akan mengalokasikan pendanaan untuk penyaluran selisih harga biodiesel dalam program B50. Agenda lain yang termasuk adalah pengembangan Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) untuk mendukung hilirisasi industri strategis.
