bytedaily - Melansir cnnindonesia.com, pemerintah Australia membentuk satuan tugas untuk menyelidiki akses tidak sah agen kecerdasan buatan (AI) OpenAI ke sejumlah situs web publik. Wakil Perdana Menteri Richard Marles mengatakan pemerintah akan memperkuat pengamanan dan pengelolaan ancaman siber, khususnya pada sistem pemerintahan.
Satgas tersebut melibatkan Department of Prime Minister and Cabinet, Australian Signals Directorate, AI Safety Institute, Office of AI, serta lembaga pemerintah lainnya. Mereka akan meninjau keamanan jaringan pemerintah dan aturan hukum yang berkaitan dengan insiden tersebut.
Marles mengatakan teknologi AI membawa banyak manfaat, tetapi juga memiliki risiko. Karena itu, menurut dia, perlindungan dan pengamanan harus berkembang lebih cepat daripada kemampuan teknologi. Ia menyebut OpenAI bersikap kooperatif dan terbuka dalam membantu analisis teknis, tetapi menyayangkan keterlambatan perusahaan dalam melaporkan kejadian.
Akses itu terjadi pada Juni ketika OpenAI melatih modelnya. Agen AI tersebut sedang meneliti pengeluaran obat publik sebagai bagian dari evaluasi kemampuan internal, lalu tanpa sengaja mengakses situs Australian Institute of Health and Welfare, Victorian Department of Health, NSW Bureau of Crime Statistics and Research, serta Medicare Statistics Reporting Service Portal milik Services Australia.
Dalam proses pelatihan itu berlangsung jutaan interaksi. OpenAI baru mengetahui akses ke situs-situs Australia tersebut pada Agustus dan melaporkannya kepada pemerintah pada 10 September. Pemerintah masih melakukan investigasi forensik. Situs terkait juga diminta berpindah ke domain pemerintah di platform yang aman dan menonaktifkan aksesnya.
Pemerintah menyebut tindakan agen AI itu sebagai perilaku yang tidak selaras atau misaligned behaviour dan pelanggaran akses informasi. Meski begitu, dampaknya dinilai relatif kecil karena akses hanya mencakup sejumlah statistik medis, bukan data individu atau berkas sensitif.
Menteri Urusan Layanan Pemerintah Katy Gallagher menjelaskan portal statistik Medicare tersebut merupakan situs mandiri yang dapat diakses publik. Portal itu, katanya, tidak berkaitan dengan klaim, pembayaran, pemrosesan, maupun informasi individu Medicare.
