bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk melakukan penataan ulang sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diperkirakan akan menyebabkan sekitar 8 juta penerima manfaat tidak lagi masuk dalam daftar penerima program tersebut. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk efisiensi anggaran sekaligus memastikan bantuan gizi pemerintah benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Arum memberikan contoh bahwa siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berasal dari keluarga berkecukupan, di mana uang saku anak-anaknya bisa mencapai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG. Dengan penyesuaian ini, diperkirakan jumlah penerima manfaat akan berkurang sekitar 8 juta orang.
Saat ini, BGN sedang dalam proses penyusunan ulang skema penerima manfaat bersama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan. Proses ini akan mempertimbangkan rekomendasi para ahli mengenai kelompok usia yang paling memerlukan intervensi gizi. Fokus utama program MBG ke depan akan diarahkan pada kelompok yang dinilai memiliki dampak paling signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, mulai dari masa kehamilan hingga awal kehidupan anak.
Hasil simulasi awal menunjukkan bahwa penataan ulang penerima manfaat ini dapat menekan kebutuhan anggaran tanpa mengorbankan tujuan utama program, yaitu perbaikan status gizi masyarakat. Arum menekankan bahwa perhitungan efisiensi masih terus dilakukan dan akan dibahas lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. Tujuannya adalah agar intervensi gizi tercapai dengan penerima manfaat yang lebih terfokus.
Upaya efisiensi ini juga dilakukan setelah pemerintah sebelumnya menyesuaikan anggaran MBG. Sebagian dana dari pagu anggaran sebesar Rp268 triliun telah dialihkan ke pos anggaran lain oleh Kementerian Keuangan. Arum menegaskan bahwa refocusing ini bukan untuk memangkas layanan gizi, melainkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang paling memerlukan intervensi pemerintah.
Selain menata ulang penerima manfaat, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Namun, Arum menjelaskan bahwa penataan dapur ini merupakan konsekuensi dari perubahan sasaran program, bukan tujuan utama kebijakan. Beberapa dapur akan diaudit dari segi kualitas dan kelayakan operasionalnya, karena kualitas makanan sangat bergantung pada standar dapur yang digunakan. BGN berencana memanfaatkan masa libur sekolah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi.
