bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan total manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar Rp49,3 miliar. Dana tersebut diberikan kepada 1.515 peserta dan ahli waris sebagai bentuk perlindungan negara bagi pekerja rentan dari risiko kecelakaan kerja hingga kehilangan pencari nafkah.
Acara penyerahan manfaat berlangsung di Bale Gede Gedung Pakuan, Bandung, pada Kamis (18/6), dihadiri oleh Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Manfaat yang disalurkan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja yang mendapatkan dukungan perlindungan dari berbagai tingkatan pemerintahan, penerima manfaat DBHCHT, serta tenaga kerja keagamaan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama pekerja rentan. Ia mencontohkan kasus seorang pekerja rentan di Bekasi yang menerima manfaat JKK sebesar Rp422 juta untuk kecelakaan kerja dan biaya pengobatan. Dedi menyatakan komitmen Pemprov Jabar untuk terus memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan, menargetkan 1 juta pekerja tahun ini dan 2 juta pekerja ke depan sesuai kemampuan anggaran.
Direktur Human Capital dan Umum BPJS Ketenagakerjaan Harjono Siswanto menambahkan bahwa penyaluran manfaat ini bukan sekadar angka, melainkan bukti rasa aman dan kepastian bagi ribuan keluarga pekerja. Ia mengapresiasi kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov Jabar yang menunjukkan bahwa perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat diwujudkan melalui komitmen pemerintah daerah dan kerja sama lintas sektor. Dukungan anggaran pemerintah daerah, menurutnya, mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, mencegah kemiskinan baru, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.
