bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Beberapa responden merasa pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus terlalu rinci dan menyentuh aspek sensitif.
Petugas sensus memang mencatat detail mengenai jenis usaha, jumlah tenaga kerja, hingga sarana produksi dan aset. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan data untuk keperluan penilaian kekayaan atau perpajakan.
Menurut BPS, kekhawatiran tersebut dapat dimaklumi mengingat informasi yang dikumpulkan berkaitan dengan operasional internal usaha. Namun, pendekatan pengisian instrumen yang mendalam ini sangat krusial agar hasil pendataan tidak hanya bersifat permukaan.
BPS menjelaskan bahwa jika pendataan hanya mencatat kepemilikan usaha tanpa rincian pendukung, statistik yang dihasilkan tidak akan mencerminkan realitas di lapangan. Dengan indikator kapasitas yang rinci, pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi daerah secara akurat dan objektif. Sebagai ilustrasi, usaha konveksi rumahan dengan satu mesin jahit memerlukan kebijakan yang berbeda dengan pabrik yang mempekerjakan puluhan orang, begitu pula toko kelontong fisik dan pelaku perdagangan digital memiliki ekosistem yang berbeda.
Variabel pertanyaan yang detail dirancang secara spesifik untuk menangkap perbedaan karakteristik dalam sektor industri yang serupa. Langkah ini penting agar pengambil kebijakan dapat mengidentifikasi kapasitas riil dari setiap kelompok unit usaha.
Berbeda dengan sensus sebelumnya, SE2026 mengintegrasikan potret usaha dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Kombinasi kedua elemen ini dianggap sebagai kunci untuk memahami dinamika makroekonomi nasional secara lebih komprehensif.
BPS menegaskan bahwa pencatatan nilai aset bukan bertujuan untuk mengevaluasi kekayaan finansial pribadi atau menentukan target wajib pajak. Fokus utama pendataan murni untuk memetakan struktur kontribusi ekonomi dari berbagai lapisan produsen.
Masyarakat diimbau untuk tidak ragu memberikan data yang valid kepada petugas sensus, karena kerahasiaan data dijamin oleh undang-undang. Seluruh informasi individu dijamin tidak akan dipublikasikan secara terbuka kepada lembaga lain maupun publik.
