bytedaily - Melansir dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto kemungkinan akan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
Purbaya menyampaikan hal ini dalam sebuah wawancara yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo pada Kamis (2/7). Ia menyatakan, "Terus yang koperasi (merah putih) mungkin juga sebentar lagi akan diobrak abrik oleh Bapak Presiden."
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp40 triliun dari total dana desa per tahun untuk membiayai pembangunan Kopdes Merah Putih selama enam tahun ke depan. Purbaya menjelaskan, "Dana Koperasi (Merah Putih) itu Rp240 triliun untuk 80 ribu koperasi. Itu untuk 6 tahun. Saya bayar Rp40 triliun setiap tahun. Desain awal seperti itu."
Namun, Purbaya menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat pihak-pihak yang berinisiatif melakukan pengembangan di luar rancangan awal tanpa sepengetahuan Presiden atau dirinya. "Ada beberapa orang yang over kreatif. Bikin ini, bikin itu, bikin ini, yang sebetulnya enggak pernah diketahui Bapak Presiden, paling enggak saya. Itu akan dikendalikan," ungkapnya.
Perubahan strategi pemerintah juga tercermin dari penurunan target Kopdes Merah Putih yang beroperasi tahun ini. Target awal 80 ribu koperasi kini direvisi menjadi 40 ribu.
Program Kopdes Merah Putih juga mendapat sorotan dari publik terkait penentuan lokasi pembangunan gedung koperasi yang dianggap tidak strategis dan jauh dari permukiman warga. Menanggapi hal ini, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengklarifikasi bahwa jumlah titik yang dikeluhkan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan total pembangunan Kopdes yang sedang berjalan di seluruh Indonesia. Menurutnya, keluhan mengenai lokasi yang kurang strategis tersebut tidak sampai sepuluh titik dari total yang ada.
Ferry juga menjelaskan bahwa penentuan lokasi pembangunan Kopdes Merah Putih tidak dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Proses pemilihan titik lokasi, menurutnya, telah melalui musyawarah yang melibatkan masyarakat desa dan kepala desa setempat.
