bytedaily - Melansir cnnindonesia.com, anggota Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI) Daryono menyoroti ketahanan infrastruktur pengendali banjir setelah sejumlah kawasan di Kota Padang, Sumatera Barat, terendam pada Sabtu (10/10). Tanggul yang dilaporkan jebol di aliran Sungai Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, menjadi pengingat bahwa dampak banjir tidak hanya dipengaruhi curah hujan dan debit sungai, tetapi juga kondisi infrastruktur.
Daryono menjelaskan, kerusakan infrastruktur dapat memperbesar dampak banjir dan menimbulkan gangguan berantai. Tanggul yang rusak berpotensi memperluas genangan, sedangkan jalan yang terdampak dapat menghambat evakuasi. Gangguan akses ke infrastruktur air bersih juga bisa menyulitkan pelayanan bagi masyarakat.
Menurut data yang disampaikan Daryono, banjir berdampak pada hampir 500 warga dan merendam lebih dari 120 rumah. Kecamatan Kuranji mencatat jumlah warga terdampak tertinggi, yakni 245 orang, dengan 60 rumah terendam, terutama di sekitar Guo dan Lapau Munggu.
Di Kuranji, empat rumah mengalami kerusakan sedang dan satu rumah rusak berat. Banjir juga memutus akses jalan masyarakat di sekitar PDAM Guo. Daryono menyebut kerusakan rumah dan jalan dapat mengindikasikan aliran banjir di titik tertentu memiliki energi dan daya erosi yang cukup besar. Namun, penyebab kerusakan itu masih perlu dipastikan melalui survei lapangan.
Dari sisi hidrometeorologi, hujan lebat dapat meningkatkan limpasan permukaan dan debit sungai hingga melampaui kapasitas alur di sejumlah lokasi. Kondisi lereng, tingkat kejenuhan tanah, dan karakteristik aliran juga dapat mempercepat kenaikan debit. Penyempitan alur sungai, sedimentasi, serta hambatan aliran perlu diperiksa karena berpotensi mengurangi daya tampung sungai.
Daryono mendorong audit tanggul dan kapasitas sungai untuk mengetahui titik lemah serta kemungkinan luapan berulang. Survei pascabanjir juga dibutuhkan untuk memetakan batas dan kedalaman genangan, jejak erosi, endapan sedimen, serta lokasi kerusakan. Hasil survei dapat digunakan untuk menentukan prioritas perbaikan tanggul, jalan, jembatan, dan fasilitas air bersih.
Ia juga menilai sistem peringatan dini perlu dievaluasi. Sensor di wilayah hulu diharapkan memberi waktu yang cukup bagi petugas untuk menyampaikan peringatan dan mengevakuasi warga. Dalam penanganan darurat, keselamatan warga yang tinggal di bantaran sungai, kawasan dengan arus deras, dan sekitar tanggul rusak perlu menjadi prioritas. Jalan atau jembatan yang rusak tidak boleh dibuka sebelum dinyatakan aman secara struktural.
Untuk jangka panjang, Daryono menyarankan pengurangan risiko banjir dilakukan dari hulu daerah aliran sungai (DAS) hingga permukiman di hilir. Langkah yang dapat ditempuh meliputi rehabilitasi lahan kritis, konservasi tanah dan air, pengendalian perubahan penggunaan lahan, serta penataan ruang dengan mengacu pada peta bahaya.
Menurut Daryono, perlindungan masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan tanggul. Penataan ruang yang aman, peringatan dini, jalur evakuasi, dan kesiapsiagaan warga juga diperlukan untuk mengurangi risiko korban serta kerugian.
