bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, pengelolaan kawasan Blok Tanamalia di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memerlukan dukungan berupa dialog yang terbuka, pemetaan kondisi lapangan yang akurat, serta kepastian hukum. Pendekatan ini dinilai krusial untuk menjamin kelancaran kegiatan eksplorasi sekaligus memastikan perhatian terhadap masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.
Menurut Pakar Ekologi Politik dan Pengajar Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Soeryo Adiwibowo, pengelolaan kawasan dengan beragam kepentingan sosial, ekonomi, dan lingkungan menuntut pemahaman mendalam mengenai kondisi lapangan. Oleh karena itu, komunikasi yang berkelanjutan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah menjadi sangat penting.
Soeryo menekankan pentingnya kejujuran sebagai elemen kunci dalam membangun perdamaian dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Ia menyarankan agar perusahaan membuka ruang komunikasi secara konsisten dengan masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan dapat berperan sebagai mediator yang memahami kondisi, para aktor, kepentingan, serta dinamika yang berkembang di sekitar kawasan.
Lebih lanjut, Soeryo mengemukakan bahwa pemetaan kondisi lapangan sangat diperlukan agar kebijakan dan komunikasi yang dijalankan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keseragaman pesan dan pendekatan di internal perusahaan juga vital demi kelancaran komunikasi dengan publik.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Pertambangan Universitas Hasanuddin, Abrar Saleng, menyatakan bahwa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang dikeluarkan pemerintah menjadi dasar hukum bagi pemegang izin untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi di Blok Tanamalia. Abrar berpendapat bahwa kepastian hukum harus berjalan seiring dengan pendekatan sosial. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran dalam memastikan kegiatan yang berlandaskan hukum tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan kegiatan di kawasan tersebut harus dilakukan secara tertib dan proporsional. Kepastian hukum harus tetap dijaga, sementara komunikasi dan perhatian terhadap kondisi masyarakat perlu terus diperkuat agar kegiatan eksplorasi dapat berjalan dengan baik. Pendekatan dialog, pemetaan kondisi lapangan, dan kepastian hukum diharapkan mampu mendukung pengelolaan Blok Tanamalia secara lebih terukur serta memelihara hubungan yang harmonis antara kegiatan usaha, pemerintah, dan masyarakat sekitar.
