bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Bank Indonesia (BI) dan perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar rapat evaluasi kondisi ekonomi Indonesia pada Sabtu (6/6) pagi di Gedung Nusantara III DPR. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, perwakilan Kementerian Keuangan Purbaya, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Menurut Sufmi Dasco Ahmad, tujuan utama rapat ini adalah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional serta meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter. "Pada hari ini sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga kebijakan moneter dan fiskal maupun pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi, kemudian melakukan koordinasi antara fiskal dan moneter agar bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," ujar Dasco.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menegaskan bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter akan terus dipererat. Ia menekankan pentingnya keselarasan kebijakan kedua sektor sesuai dengan kewenangan masing-masing demi menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. "Kami tegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter saling erat, sama-sama menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi," kata Perry.
Perry menjelaskan bahwa ada dua langkah konkret yang disepakati untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, meningkatkan daya tarik imbal hasil (yield) untuk mendorong masuknya kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik. Hal ini penting mengingat kenaikan suku bunga di luar negeri telah memicu arus keluar modal dari instrumen seperti saham, surat berharga negara (SBN), dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). "Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah," jelas Perry.
Langkah kedua adalah menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Hal ini akan diupayakan melalui pengelolaan kas pemerintah yang tetap ditempatkan di Bank Indonesia. BI akan meningkatkan bunga yang dibayarkan kepada pemerintah untuk menjaga operasi moneter tetap berjalan dalam mendukung stabilitas rupiah, sekaligus kebijakan fiskal yang turut menopang. "Dua hal itu yang kami lakukan. Kami sepakat ini akan terus kita lakukan," tambah Perry.
Lebih lanjut, Perry menambahkan bahwa penguatan koordinasi fiskal dan moneter ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Ia juga menyatakan optimisme bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang baik.
