bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, pemerintah telah menerapkan kebijakan subsidi berbasis desil untuk berbagai jenis bantuan, termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan jalur afirmasi penerimaan sekolah. Langkah ini diambil sebagai upaya agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, berpendapat bahwa kebijakan ini merupakan usaha untuk menepatkan sasaran subsidi, yang idealnya ditujukan bagi masyarakat yang paling tidak mampu. Ia menekankan bahwa masyarakat yang sudah dianggap mampu seharusnya tidak lagi menerima subsidi.
Faisal menambahkan, salah satu pertimbangan utama kebijakan ini adalah keterbatasan fiskal. Dalam kondisi anggaran yang terbatas, subsidi perlu disaring agar lebih prioritas dan kriterianya lebih ketat. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tidak membengkak.
Menurutnya, anggaran subsidi saat ini secara otomatis mengalami peningkatan akibat kenaikan harga energi yang dipicu oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi global. Oleh karena itu, subsidi yang dialokasikan harus lebih tepat sasaran.
Identifikasi penerima subsidi berdasarkan desil, yang mempertimbangkan tingkat pendapatan dan batas pengeluaran per desil, diharapkan dapat mencegah kesalahan inklusi (penerima yang tidak berhak) maupun eksklusi (penerima yang berhak tidak menerima). Tujuannya adalah agar subsidi benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan menghindari pembengkakan anggaran.
