bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul pergantian kepemimpinan di BGN akibat kasus korupsi yang melibatkan tiga mantan petinggi. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan program lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan.
Di bawah kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang, yang menggantikan Dadan Hindayana yang tersangkut kasus korupsi, BGN akan mengalihkan fokus program dari kuantitas ke kualitas. Nanik telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa target penerima MBG pada 2026 kemungkinan tidak akan mencapai 82,9 juta orang sesuai rencana awal. Prioritas utama adalah memastikan kualitas makanan, tata kelola program, dan efektivitas intervensi gizi sebelum melakukan ekspansi besar.
Selain itu, BGN akan menghentikan sementara penambahan dapur MBG atau SPPG baru. Ribuan dapur yang sudah beroperasi akan dibenahi agar memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas pelayanan, termasuk peningkatan sarana, sistem operasional, dan kapasitas sumber daya manusia. Dapur yang tidak memenuhi standar akan dikenakan sanksi penghentian sementara operasional.
Meskipun ada moratorium pembangunan dapur baru, BGN berupaya mempercepat pelaksanaan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema pembiayaan alternatif. Pendanaan akan dicari dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hibah dari negara sahabat, yayasan, hingga dukungan sektor swasta untuk mengurangi beban APBN dan memperluas jangkauan program.
Fokus program juga akan diperkuat pada kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Keputusan ini didasarkan pada masukan para ahli yang menilai intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia anak sekitar 9 tahun.
