bytedaily - Dilansir dari techcrunch.com, Gubernur Maine Janet Mills telah menolak rancangan undang-undang yang akan menghentikan sementara izin pembangunan pusat data baru. Jika disahkan, RUU L.D. 307 akan memberlakukan moratorium pertama di tingkat negara bagian di Amerika Serikat untuk pusat data baru, yang berlaku hingga 1 November 2027. RUU tersebut juga mengusulkan pembentukan dewan beranggotakan 13 orang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait konstruksi pusat data.
Dengan meningkatnya penolakan publik terhadap pusat data, beberapa negara bagian lain seperti New York juga telah mempertimbangkan moratorium serupa. Dalam suratnya kepada legislatif negara bagian, Mills menyatakan bahwa penundaan pembangunan pusat data baru akan 'sesuai mengingat dampak pusat data besar di negara bagian lain terhadap lingkungan dan tarif listrik'. Ia menambahkan bahwa ia 'akan menandatangani RUU ini' jika mencakup pengecualian untuk proyek pusat data di Kota Jay, yang menurutnya 'mendapat dukungan kuat dari komunitas dan wilayah tuan rumahnya'.
Melanie Sachs, seorang perwakilan negara bagian dari Partai Demokrat yang mensponsori RUU tersebut, mengatakan bahwa penolakan Mills 'menimbulkan konsekuensi potensial yang signifikan bagi semua pemegang hak pilih, jaringan listrik kita, lingkungan kita, dan masa depan energi bersama kita'.
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi techcrunch.com.
