bytedaily
Sabtu, 04 Juli 2026 - 16:44 WIB

Kementan Bantah Hoaks Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026

Redaksi 18 Juni 2026 10 views
Kementan Bantah Hoaks Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2026
Ilustrasi visual (Sumber referensi: ekonomi.republika.co.id)

bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Kementerian Pertanian (Kementan) mengklarifikasi bahwa informasi mengenai rekrutmen “Petugas Sensus Pertanian 2026” yang beredar di media sosial dan aplikasi percakapan adalah tidak benar atau hoaks.

Informasi palsu tersebut mencatut nama Kementan dan foto Menteri Pertanian Amran Sulaiman, menawarkan lowongan kerja bagi lulusan SMA/sederajat dengan janji gaji antara Rp 5 juta hingga Rp 8 juta per bulan, serta mengarahkan calon pelamar ke tautan pendaftaran tertentu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, menegaskan bahwa Kementan tidak pernah membuka rekrutmen seperti yang disebutkan dalam informasi tersebut. Ia menyatakan bahwa Kementan tidak pernah menerbitkan pengumuman tersebut dan tidak bekerja sama dengan pihak manapun untuk melakukan rekrutmen melalui tautan yang beredar.

Arief mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, terutama yang menawarkan pekerjaan dengan proses pendaftaran tidak jelas dan mengarahkan ke tautan di luar kanal resmi pemerintah. Ia menyarankan agar masyarakat tidak mengklik tautan tersebut, tidak memberikan data pribadi, dan tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

Seluruh informasi resmi Kementan, menurut Arief, hanya disampaikan melalui website dan akun media sosial resmi kementerian. Ia menambahkan bahwa pelaksanaan sensus nasional merupakan kewenangan instansi berwenang, dan setiap informasi rekrutmen petugas sensus selalu diumumkan melalui kanal resmi pemerintah terkait.

Beberapa lembaga pemeriksa fakta juga telah mengonfirmasi bahwa narasi rekrutmen Petugas Sensus Pertanian yang beredar adalah informasi palsu dan berpotensi menjadi modus penipuan. Arief mengingatkan bahwa penyebaran informasi palsu yang mencatut nama dan logo instansi pemerintah dapat merugikan masyarakat, bahkan dimanfaatkan untuk pencurian data pribadi atau tindakan penipuan lainnya.

Kementan mengajak masyarakat untuk selalu melakukan pengecekan informasi melalui kanal resmi sebelum mempercayai atau menyebarkannya, serta tidak mudah tergiur oleh janji gaji besar atau proses rekrutmen yang tidak jelas sumbernya. Kementerian juga mengajak masyarakat untuk memerangi hoaks dengan meningkatkan literasi digital dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang kredibel.


Disclaimer Hukum: Artikel ini merupakan hasil saduran otomatis dari media ekonomi.republika.co.id menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik untuk menghindari plagiarisme. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung akibat informasi ini. Untuk membaca naskah asli, silakan kunjungi tautan berikut.