bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera merespons dampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 05.00 WITA. Gempa bermagnitudo 7,7 berpusat di utara Pulau Flores, dekat Nagekeo-Mbay, NTT.
Menteri PUPR, Dody Hanggodo, menyampaikan duka cita mendalam kepada masyarakat terdampak dan mendoakan kekuatan serta keselamatan mereka. Ia menegaskan komitmen Kementerian PUPR untuk mendukung penuh upaya penanganan di lapangan sesuai kebutuhan.
Instruksi telah diberikan kepada jajaran balai di NTT untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memberikan dukungan maksimal dalam penanganan pascabencana. Kesiapan personel, alat berat, serta koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci utama pemulihan infrastruktur yang rusak.
Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT, Ditjen Bina Marga, tim Kementerian PUPR telah berada di lokasi untuk memantau dan mengidentifikasi kerusakan infrastruktur. Laporan awal mencatat adanya longsoran tebing yang menutup sejumlah ruas jalan nasional, termasuk di wilayah Malwatar - Bts Kota Ruteng, Ruteng - Km 210, Ruteng - Reo - Kedindi, Km 210 - Bts. Kab, Manggarai, Gako - Aigela - Bts, Kota Ende, Danga - Maropokot, Kota Ende - Wolowaru, dan Wolowaru - Maumere.
Untuk menjaga konektivitas jalan, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat ke titik-titik terdampak. Satu unit loader dikerahkan ke wilayah PPK 3.3, sementara satu unit excavator dikerahkan ke wilayah PPK 3.4 untuk membersihkan material longsoran. Di wilayah PPK 4.1, dua unit loader telah bergerak menuju lokasi dan satu unit excavator disiagakan di Ende. Penggunaan alat berat ini bertujuan mempercepat pembersihan material longsoran agar akses masyarakat dan mobilitas penanganan bencana tetap lancar.
Kepala BPJN NTT, Janto, menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah pembersihan material longsoran di badan jalan. Pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi jembatan dan seluruh ruas jalan nasional belum dapat dilakukan karena petugas masih mempertimbangkan faktor keselamatan di tengah potensi gempa susulan.
Kementerian PUPR akan terus memantau dan memperbarui data kerusakan seiring dengan kondisi yang memungkinkan. Penanganan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil asesmen untuk memastikan infrastruktur jalan nasional berfungsi kembali dan mendukung proses pemulihan pascagempa.
