bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menjalin kemitraan strategis dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk mengatasi degradasi ekosistem laut, memperkuat perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mengatasi isu pendanaan konservasi di tingkat lapangan. Kesepakatan kerja sama ini diresmikan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia 2026 di Nusa Dua, Bali.
Perjanjian yang berlaku selama lima tahun ini akan memfokuskan pada penyempurnaan program pengalihan utang untuk terumbu karang, yang dikenal sebagai Tropical Forest and Coral Reefs Conservation Act (TFCCA), serta optimalisasi pengelolaan Blue Abadi Fund (BAF). Mekanisme pendanaan alternatif ini dirancang untuk menjawab kesenjangan anggaran yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengelolaan laut di berbagai daerah.
Meizani Irmadhiany, Senior Vice President and Executive Chair KI, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat tapak, termasuk pemberian pengakuan kepada masyarakat adat dan pesisir, sebagai faktor krusial dalam keberhasilan rencana aksi konservasi ini. Ia menambahkan bahwa data ilmiah dari peneliti KI diharapkan dapat melengkapi informasi yang dimiliki oleh pengelola kawasan, mengingat pengelolaan laut yang harus terintegrasi secara utuh berdasarkan temuan ilmiah mengenai dampak aktivitas manusia.
Meizani menegaskan bahwa efektivitas perlindungan laut, yang merupakan satu kesatuan ekologis melintasi batas administratif, sangat bergantung pada kesiapan dan kapabilitas para pengelolanya. Ia berharap kesepakatan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir, mengamankan sumber pangan, serta menjaga kelestarian spesies laut yang dilindungi dari ancaman degradasi.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menyatakan bahwa kolaborasi ini sangat vital untuk mendorong pengelolaan kelautan yang berkelanjutan melalui pengembangan instrumen dan skema pendanaan yang inovatif. Ia mengakui luasnya wilayah laut Indonesia dan beragamnya tantangan yang dihadapi, seperti perubahan iklim dan tekanan terhadap sumber daya kelautan, yang memerlukan dukungan multipihak berbasis sains dan inovasi.
Koswara menambahkan harapannya agar upaya ini dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang nyata serta berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Pengembangan skema pendanaan inovatif seperti Blue Halo S dan Manta Impact Bond akan mendorong penguatan pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies laut yang terancam punah, serta pengelolaan karbon biru sektor kelautan yang lebih produktif.
Ruang lingkup PKS ini mencakup perluasan kawasan konservasi dan Kawasan Berdampak Konservasi (Other Effective Area-Based Conservation Measures/OECMs) di wilayah-wilayah prioritas yang kritis. Wilayah yang menjadi sasaran meliputi Nias (Sumatra Utara), Bintan (Kepulauan Riau), Wetar (Maluku), Morotai (Maluku Utara), Belu dan Sumba (Nusa Tenggara Timur), Teluk Saleh (Nusa Tenggara Barat), Raja Ampat (Papua Barat Daya), Fakfak dan Kaimana (Papua Barat), hingga Biak-Supiori (Papua).
