bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tata laksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini bertujuan memastikan program unggulan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai target, konsisten, dan terawasi ketat demi memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Luhut menekankan pentingnya pengambilan keputusan strategis yang didasarkan pada data akurat, pengawasan yang kuat, serta kemampuan untuk mengoreksi kesalahan. Ia juga mengarahkan agar fokus pembangunan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) diprioritaskan pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Saat ini, terdapat 1.700 SPPG yang pembangunannya difokuskan di daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Luhut menegaskan bahwa penentuan lokasi SPPG tidak boleh lagi hanya berdasarkan kemudahan bisnis, melainkan harus berbasis data akurat mengenai angka stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis.
Selain penataan ulang lokasi, standar kualitas dan higienitas menjadi syarat wajib. Luhut mengapresiasi tindakan Kepala BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Penindakan ini dianggap sebagai wujud pengawasan ketat untuk menjaga kualitas gizi anak-anak Indonesia.
DEN berkomitmen mendukung perbaikan tata kelola program ini dengan memberikan rekomendasi strategis dan memperkuat digitalisasi sistem BGN. Integrasi digital diharapkan dapat memantau seluruh rantai pasok, kontrol kualitas makanan, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG secara aktual dan transparan.
Luhut menegaskan bahwa kualitas gizi untuk anak-anak Indonesia tidak boleh dianggap remeh, dan setiap anggaran negara harus dipastikan tersalurkan menjadi asupan bergizi bagi generasi penerus bangsa.
