bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa potensi ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun per tahun belum sepenuhnya memberikan manfaat maksimal kepada petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Pernyataan ini disampaikan Luhut usai pertemuan dengan dua Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, yang membahas evaluasi dan perbaikan tata kelola program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menyerahkan hasil survei lapangan pelaksanaan MBG yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Presiden.
Luhut menekankan pentingnya pengelolaan program sebesar ini berorientasi pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan demi akuntabilitas tata kelola dan pengawasan yang lebih baik, sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini disampaikannya melalui unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Selasa (23/6).
Berdasarkan kajian DEN di 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, perputaran belanja pangan dari program MBG diproyeksikan mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun dan berpotensi menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja. Luhut mengakui bahwa meskipun dampak berganda (multiplier effect) program ini mulai terlihat di berbagai daerah, manfaat ekonominya belum sepenuhnya sampai ke lapisan bawah.
"Banyak petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal yang belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok," ujar Luhut.
Menurut Luhut, tantangan utama dalam pelaksanaan MBG bukan terletak pada penyediaan fasilitas dapur, melainkan pada ketahanan rantai pasok, ketersediaan komoditas, kapasitas pemasok skala kecil, serta tata kelola kemitraan. Ia menilai bahwa penyelesaian masalah ini memerlukan kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, perbankan, koperasi, hingga pelaku usaha agar manfaat ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
Dewan Ekonomi Nasional menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat ekosistem rantai pasok MBG. Luhut menambahkan bahwa hasil kajian yang diserahkan merupakan bentuk komitmen penuh DEN untuk memastikan pelaksanaan MBG semakin akuntabel, efisien, dan membawa dampak ekonomi yang inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.
