bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, rencana pemerintah untuk menerapkan mandatori biodiesel B50 mulai Juli 2026 dipandang sebagai instrumen strategis dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi nasional, memberikan dampak positif pada neraca perdagangan, devisa negara, serta berkontribusi pada pengurangan emisi karbon.
Menurut Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono, peningkatan penggunaan biodiesel sawit berpotensi menekan kebutuhan impor solar yang selama ini membebani neraca energi nasional. Pengurangan impor energi ini juga berpeluang memperkuat posisi transaksi berjalan dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. "Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," ujar Hendry.
Pemerintah memproyeksikan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun per tahun melalui penghentian impor solar. Hendry menambahkan bahwa target ini dapat tercapai jika pemerintah telah memperhitungkan kesiapan pasokan bahan baku, kapasitas produksi biodiesel, dan mekanisme pendanaan. Ia menilai kebijakan B50 sebagai langkah konkret menuju kemandirian energi, di mana peningkatan pemanfaatan sumber energi domestik dapat mengurangi kerentanan terhadap gejolak pasokan dan harga energi global. "Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi," tuturnya.
Selain memperkuat ketahanan energi, penerapan B50 diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional. Peningkatan kebutuhan bahan bakar nabati berpotensi meningkatkan investasi, utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda bagi sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit. Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan biodiesel dengan tingkat pencampuran tinggi, mengungguli sejumlah negara lain yang masih menerapkan campuran lebih rendah.
Namun, Hendry mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan bahan baku sawit harus diimbangi dengan praktik keberlanjutan. Kenaikan produksi sebaiknya difokuskan pada peningkatan produktivitas lahan dan teknologi, bukan melalui ekspansi perkebunan yang dapat memicu deforestasi.
Pakar energi Institut Teknologi Sumatera (ITERA), Rishal Asri, menyampaikan pandangan serupa. Menurutnya, peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 adalah langkah yang tepat secara ekonomi karena dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor. "Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," kata Rishal.
Dari sisi lingkungan, penggunaan biodiesel dengan kadar yang lebih tinggi dinilai dapat membantu menekan emisi gas buang kendaraan. Berkurangnya porsi diesel fosil dalam campuran bahan bakar akan menurunkan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon. "Secara hasil penelitian, emisinya otomatis berkurang karena kandungan dieselnya semakin berkurang. Kadar karbon monoksida dan hidrokarbonnya berkurang," jelas Rishal.
