bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keinginannya untuk memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara maksimal, bahkan hingga nol. Namun, ia menyadari bahwa target tersebut sulit dicapai mengingat program tersebut harus tetap berjalan.
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun ia menghendaki pemotongan anggaran hingga nol, hal tersebut tidak memungkinkan karena program MBG telah memiliki alokasi anggaran dan penghentiannya tidak akan tepat. Ia menekankan bahwa program ini memiliki tujuan yang baik dan perlu perbaikan pada sisi implementasi.
Lebih lanjut, Purbaya menginformasikan bahwa Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, telah melaporkan rencana efisiensi lanjutan untuk anggaran MBG. Rincian mengenai besaran pemangkasan tersebut akan disampaikan langsung oleh Kepala BGN.
Ia memastikan bahwa pemangkasan anggaran yang sedang disiapkan akan bersifat signifikan dan berkontribusi pada keamanan penggunaan anggaran negara. Purbaya juga menyatakan dukungannya terhadap peningkatan efisiensi anggaran MBG jika masih ada ruang untuk itu, dengan catatan program tetap berjalan.
Menkeu juga mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan akan membentuk tim khusus untuk memantau penggunaan anggaran MBG di seluruh daerah. Pengawasan ini akan melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Tim ini akan melakukan pemantauan berkala terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penggunaan anggarannya. Rencana ini muncul setelah Kepala BGN melaporkan adanya kendala dalam pengawasan di tingkat daerah. Dengan demikian, Kementerian Keuangan akan mengambil alih sebagian fungsi pengawasan di lapangan.
Purbaya menambahkan bahwa tim tersebut akan memberikan laporan kondisi di daerah secara objektif dan dapat memberikan rekomendasi, termasuk kemungkinan penghentian operasional SPPG jika kinerjanya dinilai buruk. Ia menekankan bahwa pengawasan ini akan lebih terstruktur dan independen, untuk menghindari potensi konflik kepentingan.
