bytedaily
Minggu, 23 Agustus 2026 - 12:39 WIB

Menko Perekonomian Yakin Tuduhan Transshipment AS Tak Ganggu Kesepakatan Dagang

Redaksi 23 Agustus 2026 2 views
Menko Perekonomian Yakin Tuduhan Transshipment AS Tak Ganggu Kesepakatan Dagang
Ilustrasi visual (Sumber referensi: cnnindonesia.com)

bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan keyakinannya bahwa tuduhan Amerika Serikat (AS) mengenai praktik pengalihan pengiriman barang (transshipment) melalui Indonesia tidak akan berdampak pada kesepakatan perdagangan antara kedua negara.

Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah sedang memantau perkembangan laporan dari AS terkait dugaan praktik tersebut. Namun, ia berpendapat bahwa tuduhan yang disampaikan oleh pemerintah AS tidak mencerminkan kondisi faktual di Indonesia. "Kan belum ada langkah apa-apa, jadi kita monitor saja. Tapi apa yang disampaikan kan tidak sesuai dengan faktanya yang ada," ujar Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada Jumat (21/8).

Mengenai potensi dampak tuduhan transshipment terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-AS, Airlangga memperkirakan tidak akan terjadi pengaruh terhadap kesepakatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ART antara Indonesia dan AS sudah ditandatangani dan saat ini pemerintah masih menunggu proses lanjutan terkait Section 301. "Karena ART kan kita sudah tanda tangani. Dan tinggal menunggu proses selanjutnya dari Section 301. Kalau itu sudah ada penyempurnaan, akan ada amendment. Kemudian proses berikutnya adalah ratifikasi masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah AS menuding beberapa negara, termasuk Indonesia, digunakan sebagai jalur bagi produk China untuk menghindari tarif melalui praktik transshipment. Tudingan ini tercantum dalam laporan setebal 24 halaman yang mengulas praktik pengalihan pengiriman barang, khususnya melalui negara-negara dengan pelabuhan utama. Laporan tersebut menyebutkan bahwa eksportir China diduga memanfaatkan pengemasan ulang dan klaim negara asal barang yang tidak benar untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah saat produk masuk ke pasar AS. Gedung Putih menyebut praktik ini sebagai "China's Shadow Transshipment Network". Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Vietnam dikategorikan dalam Tier 2, yaitu negara-negara yang dinilai Washington memiliki volume transshipment signifikan serta keterkaitan erat dengan rantai pasok dan sumber bahan baku yang berhubungan dengan China.


Disclaimer Hukum: Artikel ini merupakan hasil saduran otomatis dari media cnnindonesia.com menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dengan tetap mengedepankan Kode Etik Jurnalistik untuk menghindari plagiarisme. Redaksi tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung atau tidak langsung akibat informasi ini. Untuk membaca naskah asli, silakan kunjungi tautan berikut.