bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengadakan pertemuan dengan Co‑Founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, di kantor pusat perusahaan yang berlokasi di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada Selasa, 22 September 2023. Dalam pertemuan tersebut, Meutya menekankan pentingnya Roblox mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Tunas yang mengatur perlindungan anak di platform digital.
Meutya menyampaikan bahwa banyak anak Indonesia menyukai Roblox, sehingga pemerintah mengharapkan platform tersebut dapat melindungi keamanan dan kesejahteraan pengguna muda. Ia menegaskan bahwa PP Tunas harus diwujudkan dalam tindakan konkret, termasuk verifikasi usia yang lebih akurat serta mekanisme perlindungan yang lebih ketat bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.
Roblox telah melaporkan sejumlah langkah yang telah diambil, antara lain penggunaan teknologi estimasi usia berbasis wajah (face age estimation), pembatasan fitur komunikasi untuk anak-anak, serta peluncuran layanan khusus seperti Roblox Kids dan Roblox Select. Namun, Meutya menilai upaya tersebut masih perlu diperkuat, khususnya dalam memastikan verifikasi usia yang lebih tepat dan memperketat pembatasan interaksi antara anak dengan pengguna yang tidak dikenal.
Menteri juga menekankan prinsip "safety‑by‑design", di mana aspek keamanan dan perlindungan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur, bukan hanya sebagai respons setelah terjadinya pelanggaran. Ia meminta Roblox memperkuat pembatasan interaksi, mencegah perpindahan komunikasi ke luar platform, serta mengurangi perilaku berisiko pada tahap awal.
David Baszucki menanggapi bahwa Roblox terbuka untuk menyesuaikan produk dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform beroperasi. Ia menyatakan bahwa perubahan yang diminta oleh Meutya dapat menjadi bagian dari pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diadopsi di negara lain dengan kebutuhan serupa.
Selain aspek teknis, Meutya mengusulkan agar Roblox meningkatkan kehadiran fisik di Indonesia, misalnya dengan menempatkan perwakilan senior atau membuka kantor di Jakarta. Menurutnya, kehadiran tersebut dapat mempercepat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Roblox dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
Pemerintah menegaskan bahwa implementasi PP Tunas akan dipantau melalui pelaporan rutin, terukur, dan transparan. Komitmen nyata dalam melindungi anak harus tercermin dalam perubahan dan hasil konkret di platform, bukan sekadar pengumuman kebijakan.
