bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid bertemu dengan co‑founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, untuk membahas kewajiban platform tersebut dalam mematuhi Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak (PP Tunas) di Indonesia.
Pertemuan berlangsung di kantor pusat Roblox yang berlokasi di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada Selasa 22 September.
Dalam pertemuan itu, Meutya menekankan bahwa PP Tunas harus diwujudkan dalam tindakan konkret pada layanan Roblox.
"Kami menyadari banyak anak Indonesia menyukai Roblox. Oleh karena itu, kami berharap Roblox juga memperhatikan kesejahteraan anak‑anak kami dengan menjamin keamanan mereka," ujar Meutya.
Roblox telah mengambil beberapa langkah, antara lain menggunakan teknologi estimasi usia wajah, membatasi fitur komunikasi untuk pengguna di bawah umur, serta meluncurkan layanan khusus seperti Roblox Kids dan Roblox Select.
Namun, Meutya menilai langkah‑langkah tersebut masih perlu diperkuat, khususnya dalam meningkatkan akurasi verifikasi usia dan memperketat mekanisme perlindungan bagi pengguna di bawah 16 tahun.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip safety‑by‑design, di mana aspek keamanan anak dibangun sejak tahap perancangan produk dan fitur, bukan hanya sebagai respons setelah terjadi pelanggaran.
Meutya meminta Roblox memperketat pembatasan interaksi antara anak dengan orang dewasa yang tidak dikenal, mencegah perpindahan percakapan ke luar platform, serta mengatasi perilaku berisiko secara dini.
Menurutnya, hal tersebut penting mengingat popularitas Roblox di kalangan anak‑anak Indonesia.
Menanggapi permintaan pemerintah, David Baszucki menyatakan keterbukaan Roblox untuk menyesuaikan produk dengan regulasi dan kebutuhan negara tempat platform beroperasi, serta mengakui tanggung jawabnya terhadap pengguna muda.
Ia menambahkan bahwa perubahan yang diminta dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan dan berpotensi diterapkan di negara lain dengan kebutuhan serupa.
"Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia," kata David.
Meutya juga meminta Roblox memperkuat kehadiran fisik di Indonesia, misalnya dengan menempatkan perwakilan senior atau membuka kantor di Jakarta.
Ia berpendapat kehadiran langsung akan mempercepat komunikasi, koordinasi, dan interaksi antara Roblox dengan pemerintah Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak.
Permintaan tersebut melanjutkan upaya Roblox yang sebelumnya mengumumkan sedang mengevaluasi penempatan senior leader di Indonesia.
Kominfo meminta agar implementasi PP Tunas dipantau melalui pelaporan yang rutin, terukur, dan transparan.
Meutya menegaskan bahwa komitmen perlindungan anak harus terlihat dalam perubahan nyata pada platform, bukan sekadar pengumuman kebijakan, dan pemerintah akan memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia mematuhi ketentuan yang berlaku.
"Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, mereka harus mematuhi regulasi yang ada," tegas Meutya.
