bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pakar keamanan siber Pratama Persadha mengingatkan pengelola situs di Indonesia agar memperhatikan kerentanan pada PHP, bahasa pemrograman yang digunakan banyak situs. Ia menyebut risiko utama di dalam negeri berkaitan dengan kesiapan pengelola mendeteksi dan memperbaiki celah keamanan, bukan semata-mata kemungkinan serangan massal.
Menurut Pratama, belum ada kasus terkait kerentanan kritis PHP yang dilaporkan di Indonesia. Namun, sejumlah situs pemerintah, pemerintah daerah, dan sekolah masih menggunakan PHP versi lama, seperti PHP 7 atau 5.6, yang tidak lagi memperoleh pembaruan keamanan.
Ia menjelaskan, server yang berhasil disusupi berisiko mengekspos data dalam basis data, termasuk nama, NIK, nomor telepon, kata sandi, dan informasi transaksi. Dampaknya, kata dia, tidak terbatas pada situs yang tak bisa diakses.
Sebelumnya, sejumlah situs pemerintah di Eropa dan wilayah lain tidak dapat diakses pada Rabu (21/10), setelah ditemukan kerentanan kritis pada PHP. Sejumlah lembaga memilih menonaktifkan layanan untuk sementara sebagai tindakan pencegahan, bukan karena situs mereka tumbang akibat serangan peretas, menurut penjelasan Pratama.
Kerentanan itu terdapat pada PHP, bukan pada WordPress atau plugin situs. Karena itu, situs yang dikelola dengan baik pun berpotensi terdampak jika servernya memakai PHP versi rentan yang belum diperbarui.
Hingga Jumat (23/10) pagi, Pratama mengatakan belum menemukan laporan resmi tentang situs besar di Indonesia yang menonaktifkan layanan akibat masalah tersebut. Ia juga menyebut pajak.go.id, dukcapil.kemendagri.go.id, dan bssn.go.id masih merespons secara normal saat diperiksa.
Pratama turut menilai imbauan saja tidak cukup untuk merespons ancaman ini. Ia menyarankan pendataan situs dan server instansi yang masih memakai PHP rentan, terutama di lingkungan pemerintah daerah dan sekolah.
