bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, memberikan kepastian bahwa pemerintah akan menjamin harga gabah petani tidak akan merosot di bawah angka Rp6.500 per kilogram.
Menurut Zulhas, pemerintah telah menyiapkan mekanisme penyerapan gabah melalui koperasi sebagai upaya menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Ia menjelaskan bahwa jika harga gabah jatuh di bawah Rp6.500, maka koperasi yang akan melakukan pembelian.
"Kalau harga gabah di bawah Rp6.500, nanti yang beli koperasi. Jadi tidak mungkin harga gabah di bawah Rp6.500," ujar Zulhas saat menghadiri Rembuk Tani di Aceh Besar, Sabtu (13/6).
Ia menambahkan bahwa ketika koperasi yang dibentuk pemerintah telah beroperasi secara efektif, petani memiliki pilihan untuk menjual gabahnya kepada koperasi dengan harga yang telah ditetapkan. Jika ada penawaran yang lebih tinggi di luar koperasi, petani dipersilakan untuk menjualnya ke pihak tersebut.
Zulhas, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN, menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin harga gabah petani. Dengan adanya jaminan ini, para petani diharapkan tidak perlu khawatir mengenai potensi jatuhnya harga hasil panen mereka di bawah harga pembelian yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, Zulhas menyatakan bahwa ia secara rutin melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk memastikan kebijakan ini terlaksana dengan baik di lapangan. Presiden Prabowo Subianto juga memintanya untuk berkeliling Indonesia guna mengawasi program-program strategis di sektor pangan.
"Saya memang setiap minggu, tiga hari, diperintah Bapak Presiden untuk keliling Indonesia memastikan gabah tidak boleh di bawah Rp6.500," ungkapnya.
Selain fokus pada harga gabah, Zulhas juga memantau kelancaran distribusi pupuk bersubsidi menjelang musim tanam. Ia memastikan bahwa stok pupuk nasional saat ini dalam kondisi aman, bahkan produksi pupuk disebut melebihi kebutuhan sehingga terdapat cadangan yang besar.
"Pupuk aman. Bahkan sekarang produksinya lebih. Stok kita ada lebih dari satu juta ton secara nasional," katanya.
Hingga tanggal 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi telah mencapai 4,3 juta ton, yang setara dengan sekitar 44 persen dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, mayoritas, yaitu 9,5 juta ton, diperuntukkan bagi sektor pertanian, sementara sisanya, sekitar 295 ribu hingga 300 ribu ton, dialokasikan untuk sektor perikanan.
