bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pemerintah menargetkan peluncuran nasional platform Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Oktober hingga November 2026, sebelum akhirnya diterapkan secara penuh di akhir tahun yang sama.
Sebelum peluncuran skala nasional, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem tersebut di beberapa daerah pada awal Juli mendatang. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, usai Rapat Koordinasi KPTDP di Jakarta Pusat, Rabu (17/6). Luhut menyatakan bahwa perkembangan platform digital ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Saat ini, terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek percontohan Perlinsos Digital, setelah sebelumnya dilakukan uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur. Luhut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah dijadwalkan untuk melihat implementasi sistem ini pada awal Juli. "Schedule-nya tadi kami sudah sepakat nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, dengan Bali mana yang beliau pilih," ujar Luhut.
Luhut menargetkan perluasan implementasi ke seluruh Indonesia pada Oktober hingga November 2026. "Nanti pada Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa mungkin 80, 90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," jelasnya.
Mengenai cakupan sistem, Luhut menegaskan bahwa Perlinsos Digital tidak hanya terbatas pada bantuan sosial, tetapi juga memiliki cakupan yang lebih luas, termasuk potensi penggunaan data untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihaknya akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo berdasarkan data yang tersedia. "Ya MBG saya kira nanti kita lihat, nanti kebijakan gimana, nanti saran kita dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," katanya.
Perlinsos Digital hadir sebagai sebuah portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah. Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 200 hari, kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang sebelumnya bisa mencapai Rp150 ribu, kini turun menjadi hampir tanpa biaya.
Hingga kini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk mendaftar atau menyampaikan sanggahan. Data ini menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota. Portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, yang diklaim sebagai pendekatan pertama di Indonesia. Warga yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.
Inovasi ini didukung oleh tiga fondasi digital public infrastructure: identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan. Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen untuk memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat.
