bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pengamat keamanan kecerdasan buatan (AI) Alva Erwin menilai seruan sejumlah pimpinan perusahaan teknologi untuk memperlambat pengembangan AI dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia mengejar ketertinggalan. Jeda peluncuran model-model global, menurutnya, bisa dimanfaatkan talenta dan industri dalam negeri untuk memahami serta mengoptimalkan teknologi yang telah tersedia.
Erwin juga melihat peluang bagi industri nasional untuk mengembangkan aplikasi dan model yang sesuai kebutuhan lokal, termasuk teknologi bahasa yang mencakup bahasa daerah dan budaya Indonesia. Ia menilai kemampuan domestik perlu diperkuat agar pemanfaatan AI tidak sepenuhnya bergantung pada API dari luar negeri.
Di sisi lain, perlambatan pengembangan AI berpotensi menghadirkan tantangan pada pasokan perangkat keras, seperti RAM dan GPU, yang dapat menjadi lebih mahal. Erwin mengingatkan bahwa pembatasan ekspor semikonduktor yang lebih ketat bisa meningkatkan biaya akses infrastruktur komputasi berkinerja tinggi bagi perguruan tinggi dan perusahaan lokal.
Untuk merespons situasi tersebut, Erwin menyarankan Indonesia mempercepat adopsi dan hilirisasi solusi AI, sembari memperkuat tata kelola risiko secara proporsional serta meningkatkan literasi masyarakat, baik pengguna maupun pihak yang terdampak.
Menurut Erwin, Indonesia masih berada pada tahap menggunakan teknologi AI yang telah tersedia dan belum mampu membangun model AI terdepan. Karena itu, membatasi adopsi AI dinilai berisiko menurunkan produktivitas nasional dan daya saing industri di tengah perkembangan ekonomi digital.
Ia menyebut pemanfaatan AI dapat diarahkan ke sektor bernilai tambah tinggi, seperti kesehatan, pertanian dan pangan, pendidikan, efisiensi birokrasi, logistik kelautan dan maritim, serta pengawasan sektor keuangan untuk mencegah kecurangan. Penggunaannya tetap perlu mengedepankan prinsip aman, transparan, inklusif, dan bertanggung jawab.
Dalam aspek regulasi, Erwin mendorong pendekatan berbasis risiko yang tetap menyediakan ruang uji coba regulasi bagi inovasi perusahaan, UMKM, dan penelitian akademis. Ia juga menyarankan pembatasan penggunaan AI pada bidang dengan risiko fatal, seperti keputusan peradilan, senjata, dan manipulasi opini massa tanpa identifikasi.
Erwin menambahkan, kedaulatan infrastruktur dan pengembangan talenta AI perlu diperkuat. Indonesia, menurutnya, tidak cukup hanya memiliki tenaga yang mampu menggunakan API dari layanan AI komersial.
