bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pemerintah Indonesia telah menetapkan pengamanan pangan nasional dan percepatan swasembada sebagai program prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memperkuat posisi domestik dalam menghadapi ketidakpastian rantai pasok global dan tantangan ekonomi dunia.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RAPBN Tahun Anggaran 2027. Penguatan sektor pangan dianggap krusial, mengingat proyeksi yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar dunia pada tahun 2045.
Prabowo menegaskan, "Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan." Ia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan akumulasi cadangan nasional, setelah pengalaman krisis global sebelumnya yang menunjukkan risiko besar ketika negara pengekspor menghentikan distribusi pangan.
Saat ini, volume produksi pangan Indonesia dilaporkan mencapai rekor tertinggi baru, yang berdampak pada kapasitas ruang penyimpanan logistik negara. Prabowo menyatakan, "Cadangan yang ada di gudang pemerintah bahkan tidak cukup sehingga kita harus menyewa gudang tambahan." Data per 10 Mei 2026 menunjukkan volume cadangan beras pemerintah melonjak signifikan hingga melampaui 5,3 juta ton, meningkat tajam dari 3,25 juta ton pada Desember 2025.
Selain memenuhi kebutuhan domestik, sektor pertanian dan perkebunan terus memberikan kontribusi besar pada devisa negara. Indonesia mengukuhkan posisinya sebagai pengekspor minyak kelapa sawit terbesar dunia dengan nilai ekspor mencapai US$23 miliar pada tahun 2025. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menambahkan, "Ini hasil kerja bersama. Stok meningkat, produksi meningkat, dan petani semakin bergairah karena pemerintah hadir mengawal dari produksi hingga penyerapan."
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor pertanian sepanjang tahun lalu tumbuh signifikan mencapai Rp756,59 triliun, sementara impor sektor yang sama berhasil ditekan hingga turun sebesar Rp41 triliun. Kemampuan industri pendukung seperti sektor pupuk nasional juga terus diperkuat, bahkan Indonesia telah melakukan ekspor perdana pupuk urea ke Australia.
Prabowo juga mengingatkan, "Kita harus menjaga bersama agar pupuk subsidi tidak diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain." Pemerintah telah menurunkan harga pupuk hingga 20 persen untuk memastikan keterjangkauan bagi petani, dan distribusi subsidi kini diawasi secara ketat oleh Kementerian Pertanian untuk mencegah penyelewengan.
