bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, pemerintah telah mempercepat pelaksanaan program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan meresmikan fasilitas proyek di kawasan TPAS Galuga, Kabupaten Bogor. Pemerintah berharap inisiatif ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah Bogor.
Proyek tersebut menggabungkan teknologi PSEL terbaru dengan proses pirolisis untuk mengolah sampah baru sekaligus menangani timbunan sampah lama di area yang sama. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa kombinasi dua teknologi dalam satu lokasi merupakan terobosan dalam penanganan sampah nasional.
Data menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor menghasilkan sekitar 3.000 ton sampah per hari, dengan Kota Bogor menyumbang 700–1.000 ton. Proyek PSEL menargetkan kemampuan mengolah sekitar 1.500 ton sampah baru setiap hari dan mengonversinya menjadi listrik dengan kapasitas 20–30 megawatt.
Namun, Greenpeace Indonesia menilai bahwa PSEL bukanlah solusi yang tepat. Juru Kampanye Zero Waste, Ibrar Akbar, mengkritik proyek tersebut karena bertentangan dengan hierarki pengelolaan sampah yang menekankan pengurangan sampah di sumber. Menurut Ibrar, PSEL tetap membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah besar untuk operasional, yang dapat mendorong masyarakat terus menghasilkan sampah.
Ibrar menyoroti bahwa kebutuhan pasokan sebesar 1.500 ton per hari berpotensi membuat sistem pengelolaan sampah tetap bergantung pada volume sampah yang tinggi, sehingga menghambat upaya pengurangan sampah. Ia juga menekankan bahwa saat ini pemilahan sampah belum optimal, sehingga banyak sampah kering tercampur dengan sampah basah, yang tidak cocok untuk teknologi PSEL.
Selain itu, Ibrar mengingatkan bahwa implementasi PSEL memerlukan anggaran operasional yang signifikan, yang dapat menjadi beban bagi daerah atau kota dengan keterbatasan dana pengelolaan sampah. Dari sudut pandang lingkungan, proses pembakaran dalam PSEL menghasilkan residu yang harus dikelola lebih lanjut dan berpotensi memerlukan tempat pembuangan akhir baru.
Menurutnya, emisi yang dihasilkan dari pembakaran dapat menimbulkan dampak kesehatan bagi penduduk sekitar, sehingga transparansi hasil uji emisi serta pengawasan atas kelayakan dan dampak lingkungan PSEL perlu mendapat perhatian lebih.
