bytedaily - Melansir laporan dari ekonomi.republika.co.id, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang awalnya diciptakan untuk menyatukan berbagai kode QR pembayaran di Indonesia, kini telah melampaui batas domestik. Sistem yang dikembangkan oleh Bank Indonesia (BI) ini telah diadopsi di beberapa negara, menjadi elemen krusial dalam transformasi pembayaran digital nasional.
Perkembangan QRIS terus berlanjut, bahkan seiring dengan pergantian kepemimpinan di bank sentral. Gubernur BI sebelumnya, Perry Warjiyo, menempatkan penguatan sistem pembayaran digital sebagai prioritas utama, yang berujung pada evolusi QRIS dari standar nasional menjadi sistem pembayaran antarnegara. Pjs. Gubernur BI, Destry Damayanti, menegaskan komitmen untuk melanjutkan pengembangan QRIS.
Destry Damayanti menyatakan bahwa kebijakan sistem pembayaran akan terus difokuskan untuk memperkuat aktivitas ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital. Hal ini mencakup peningkatan kerja sama QRIS antarnegara dengan negara-negara mitra prioritas, serta program QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 yang menargetkan 47 juta merchant QRIS pada tahun 2026. Tujuannya adalah untuk mendorong ekonomi keuangan digital yang inklusif, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
QRIS diluncurkan oleh BI pada 17 Agustus 2019 sebagai standar nasional pembayaran berbasis QR Code. Sebelumnya, setiap bank dan penyedia jasa pembayaran memiliki standar QR sendiri, yang mengharuskan pedagang menyediakan beberapa kode QR. Dengan QRIS, semua aplikasi pembayaran dapat menggunakan satu standar yang sama. BI mengembangkan QRIS dengan prinsip cepat, mudah, murah, aman, dan andal, serta membangun sistem pembayaran yang saling terhubung dan beroperasi.
Sebelum mengakhiri masa jabatannya, Perry Warjiyo telah mengonfirmasi kelanjutan pengembangan QRIS lintas negara. Saat ini, QRIS telah terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan, melengkapi kerja sama yang sebelumnya sudah terjalin dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan China.
