bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mendorong Generasi Z (Gen Z) untuk tidak hanya mengandalkan lowongan pekerjaan yang ada, melainkan aktif membangun usaha mandiri. Langkah ini dinilai sebagai salah satu solusi efektif untuk mengatasi tingginya jumlah angkatan kerja baru setiap tahun dan memperluas ketersediaan lapangan kerja.
Afriansyah menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya menciptakan peluang kerja melalui berbagai program, termasuk Magang Hub. Namun, ia menekankan pentingnya perubahan pola pikir di kalangan lulusan baru agar lebih berani merintis usaha. "Jadi memang salah satu mindset yang saya mau coba bangun adalah ketika anak-anak ini selesai, mereka juga harus punya cara atau punya prinsip membuka usaha kecil," ujar Afriansyah dalam podcast Money Honey CNN Indonesia, Selasa (7/7).
Menurutnya, banyak anak muda memiliki potensi untuk memulai usaha, terutama jika didukung oleh modal dari keluarga. Usaha kecil yang berhasil dibangun tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Ia membandingkan dengan masa lalu di mana lulusan sekolah cenderung mengincar status Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun kini ia ingin mengubah paradigma tersebut menjadi kewirausahaan yang mampu memberdayakan diri sendiri dan orang lain.
Meskipun demikian, Wamenaker menyadari bahwa tidak semua lulusan memiliki kemampuan finansial untuk langsung memulai bisnis. Oleh karena itu, pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor industri, khususnya industri padat karya. Dorongan terhadap masuknya investasi di sektor ini, terutama di Jawa Tengah, diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Afriansyah mencontohkan industri padat karya seperti sektor alas kaki yang masih memiliki potensi ekspor yang kuat dan mampu mempekerjakan ribuan orang dalam satu pabrik. Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan, termasuk pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah, sangat krusial untuk menjaga iklim usaha yang kondusif demi penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.
