bytedaily - Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran yang terus memanas sejak akhir Februari 2026 berpotensi besar mengguncang stabilitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik ini mengancam perekonomian nasional, dengan sektor otomotif sebagai salah satu lini terdepan yang merasakan dampak langsung. Kenaikan harga minyak mentah global yang kini berkisar US$77–82 per barel, dan berpotensi menembus US$100 per barel jika eskalasi berlanjut, akan memberikan tekanan signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Asumsi harga minyak dalam RAPBN 2026 yang hanya US$70 per barel terancam terlampaui.
Setiap kenaikan US$1 harga minyak di atas asumsi APBN diprediksi menambah beban subsidi energi sekitar Rp6,7 triliun. Mengingat kuota subsidi BBM 2026 yang ditetapkan sebesar 48 juta kiloliter, anggaran subsidi energi yang telah membengkak menjadi Rp105,4 triliun, naik 11,2% dari tahun sebelumnya, berisiko kian terbebani. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menambah porsi subsidi yang semakin menguras kas negara atau melakukan penyesuaian harga BBM.
Meskipun harga BBM bersubsidi seperti Pertalite (Rp10.000/liter) dan Biosolar (Rp6.800/liter) masih dipertahankan, penyesuaian harga BBM non-subsidi seperti Pertamax sejak 1 Maret 2026 menjadi sinyal awal. Cadangan BBM nasional yang diperkirakan cukup untuk sekitar 20 hari ke depan, menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, memberikan jeda waktu yang sangat singkat. Jika konflik berlanjut lebih dari dua hingga tiga minggu tanpa mereda, tekanan fiskal akan meningkat drastis, memaksa pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan harga BBM yang saat ini berlaku. Dampaknya, biaya operasional kendaraan bermotor di Indonesia, baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan barang, berpotensi melonjak tajam.
