bytedaily - Dilansir dari bbc.com, Menteri Energi Cuba, Vicente de la O Levy, mengumumkan bahwa negara tersebut telah kehabisan stok solar dan minyak bakar. Ia menyatakan bahwa hanya tersisa sedikit pasokan gas dari sumur lokal, sementara sistem energi negara berada dalam kondisi "kritis" akibat blokade Amerika Serikat yang membatasi pasokan minyak.
Situasi ini memicu protes sporadis di ibu kota Havana pada Rabu, di mana warga turun ke jalan menyuarakan ketidakpuasan terhadap pemadaman listrik yang meluas. Reuters melaporkan ratusan warga turun ke jalan, memblokir jalan dengan sampah yang dibakar dan meneriakkan slogan anti-pemerintah.
De la O Levy menjelaskan bahwa blokade AS telah menyebabkan pemadaman listrik selama 20 hingga 22 jam di beberapa wilayah Havana. Ia juga mengakui bahwa situasi di negara tersebut "sangat tegang", berdampak pada operasional rumah sakit, penutupan sekolah dan kantor pemerintah, serta sektor pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi.
Cuba biasanya mengandalkan Venezuela dan Meksiko untuk pasokan minyak. Namun, kedua negara tersebut sebagian besar telah menghentikan pasokan setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan menerapkan tarif terhadap negara-negara yang mengirimkan bahan bakar ke Cuba.
Presiden Cuba Miguel Diaz-Canel menyalahkan Amerika Serikat atas krisis energi ini, menyebutnya sebagai "blokade energi genosidal". Ia menegaskan ancaman tarif yang tidak rasional terhadap negara-negara pemasok bahan bakar.
Sementara itu, Amerika Serikat kembali menawarkan bantuan kemanusiaan senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp 1,4 triliun) kepada Cuba, dengan syarat adanya "reformasi berarti terhadap sistem komunis Cuba". Tawaran ini sebelumnya telah ditolak oleh Havana, klaim yang dibantah oleh Cuba. Departemen Luar Negeri AS menyatakan bantuan tersebut akan didistribusikan melalui koordinasi dengan Gereja Katolik dan organisasi kemanusiaan terpercaya.
Blokade Washington terhadap Cuba semakin diperketat pada awal Mei dengan sanksi terhadap pejabat tinggi Cuba atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, yang disebut oleh Menteri Luar Negeri Cuba Bruno Rodriguez sebagai tindakan "ilegal dan sewenang-wenang".
Sumber asli: Artikel ini disadur dari publikasi bbc.com.
