bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Bahlil Lahadalia menjelaskan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai langkah pemerintah merespons desakan global untuk beralih ke energi bersih. Bahlil memimpin kementerian tersebut sekaligus menjabat Menteri ESDM.
Dalam konferensi pers di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Kamis (1/10), Bahlil menyebut ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi dunia turut mendorong kebutuhan akan energi bersih.
Menurut Bahlil, Presiden Prabowo Subianto menilai program prioritas hilirisasi dan transisi energi, termasuk komitmen global dalam Paris Agreement, perlu dijalankan secara menyeluruh dan terukur. Ia mengatakan pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus mencapai target yang telah ditetapkan presiden.
Bahlil menyatakan akan berupaya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ia menyebut dua jabatan yang diembannya sebagai panggilan pengabdian dan kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia.
Bahlil belum menjelaskan kementerian dan lembaga yang akan berada dalam koordinasinya. Ia mengatakan perlu memeriksa Peraturan Presiden terlebih dahulu.
Pembentukan kementerian koordinator tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.