bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa bulan September 2026 tetap berada pada fase kritis terkait kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, sehingga seluruh pemangku kepentingan diminta untuk tetap waspada.
Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebutkan tiga faktor utama yang menjadi sorotan: kondisi kering yang masih mendominasi, potensi kebakaran yang tinggi khususnya di wilayah Sumatera dan Kalimantan, serta munculnya asap di sejumlah daerah.
Faisal menambahkan bahwa fenomena El Nino diproyeksikan akan berlangsung hingga awal tahun 2027. Data BMKG menunjukkan bahwa pada pertengahan Agustus, indeks Nino 3.4 berada pada level +2,74, menandakan intensitas sangat kuat. Suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang lebih tinggi dari normal dapat menurunkan curah hujan di Indonesia.
Menurut BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau pada awal September, dengan hujan yang terjadi bersifat lokal dan belum cukup untuk mengurangi kekeringan secara menyeluruh.
Analisis BMKG juga mengindikasikan bahwa peluang terbentuknya awan hujan pada periode 6‑13 September masih rendah di sebagian besar daerah, termasuk Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.
Faisal menegaskan bahwa peluang hujan alami untuk membantu pemadaman kebakaran masih terbatas. Daerah yang perlu mendapat perhatian khusus meliputi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, serta seluruh Kalimantan (Barat, Tengah, Selatan, dan Timur).
BMKG juga mendeteksi penyebaran asap di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang berpotensi menurunkan kualitas udara. Pemantauan partikel halus (PM2.5) menunjukkan kenaikan di lokasi-lokasi terdampak kebakaran, sehingga menimbulkan risiko kesehatan masyarakat.
Untuk mengatasi kebakaran, BMKG terus melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, BNPB, BUMN, serta lembaga terkait lainnya. OMC tidak hanya ditujukan untuk mitigasi kebakaran, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan secara adaptif sesuai kondisi atmosfer masing‑masing wilayah.
Menko Polkam Djamari Chaniago menekankan bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten oleh semua pihak, baik secara kelembagaan maupun moral, profesional, dan hukum.
