bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Pusat Statistik (BPS) secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Provinsi Kalimantan Timur. Pencanangan ini dilakukan di Samarinda pada Kamis (25/6) oleh Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan agenda nasional yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali ini.
Acara pencanangan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Timur, perwakilan instansi vertikal, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kalimantan Timur, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Amalia Adininggar Widyasanti menekankan krusialnya Sensus Ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Ia menyamakan sensus dengan rekam medis yang menjadi acuan bagi negara dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, mengingat pesatnya perubahan aktivitas ekonomi dalam satu dekade terakhir, termasuk maraknya pelaku usaha yang tidak memiliki kantor fisik.
Oleh karena itu, metode pendataan SE2026 dirancang agar lebih adaptif dengan melakukan pendataan langsung ke rumah tangga guna memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat secara lengkap. Amalia menambahkan bahwa hasil sensus akan menjadi fondasi bagi lahirnya berbagai kebijakan strategis ekonomi bangsa.
Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi pencanangan karena posisinya yang strategis dalam pembangunan nasional, seiring dengan perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Pertumbuhan ekonomi yang dinamis menjadikan Kaltim sebagai salah satu penggerak utama transformasi ekonomi Indonesia. Melalui SE2026, pemerintah daerah diharapkan memperoleh gambaran komprehensif mengenai struktur, karakteristik, potensi, dan tantangan perekonomian tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan keyakinannya bahwa kerja sama dalam sensus ini akan menghasilkan kompas yang berguna dan menjadi fondasi bagi pembangunan Kalimantan Timur yang lebih maju, demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendataan SE2026 secara door to door telah dimulai serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026, dengan pengerahan 3.085 petugas lapangan untuk mencatat aktivitas usaha di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur hingga 31 Agustus 2026.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas'ud, mengapresiasi sensus ekonomi sebagai investasi masa depan, bukan sekadar kegiatan pendataan. Ia menekankan bahwa data yang akurat hari ini akan menjadi dasar penting bagi perencanaan dan pembangunan di masa mendatang.
