bytedaily - Melansir laporan dari cnnindonesia.com, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) saat ini memprioritaskan pengembangan teknologi roket dua tingkat dengan target uji terbang pada tahun 2029. Para peneliti BRIN sedang dalam proses persiapan berbagai teknologi krusial, termasuk motor roket RX 450, sistem pemisahan (separasi), sistem kontrol, dan telemetri.
Menurut Kepala Pusat Riset Teknologi Roket (PRTR) BRIN, Arif Nur Hakim, upaya pengembangan ini didukung oleh Program Riset Invitasi Strategis (PRIS). Dukungan ini sejalan dengan agenda strategis penguatan pertahanan dan kemandirian teknologi keantariksaan nasional, sekaligus memperkuat peta jalan riset roket dan pembangunan bandar antariksa.
Arif menjelaskan bahwa tahapan menuju target 2029 telah disusun secara bertahap. Pada tahun ini, tim riset akan menyelesaikan desain keseluruhan roket dua tingkat dan desain sistem separasinya. Anggaran dari PRIS juga dialokasikan untuk pengembangan motor roket RX 450 yang memiliki jangkauan 100 km.
Berdasarkan evaluasi teknologi terkini, BRIN menargetkan uji terbang sistem separasi dapat dilaksanakan pada tahun 2027. Tahapan ini meliputi penyelesaian desain, Critical Design Review (CDR), dan uji statis motor roket berperforma tinggi.
Selanjutnya, pada tahun 2028, BRIN berencana melakukan uji terbang terpisah untuk tingkat pertama dan kedua roket. Pengujian ini merupakan bagian dari persiapan sebelum uji terbang roket dua tingkat secara utuh pada tahun 2029, yang diharapkan menjadi tonggak penting bagi kemandirian teknologi roket nasional.
Selain pengembangan roket, BRIN juga sedang mengupayakan pembangunan Bandar Antariksa sesuai amanat undang-undang. Untuk mempercepat realisasi proyek ini, BRIN menjalin kerja sama dengan dua mitra investor strategis yang masing-masing berfokus pada segmen roket besar dan roket kecil. Tahap konsolidasi kesepakatan antara BRIN dan para mitra sedang berjalan.
Desain dasar Bandar Antariksa ditargetkan rampung pada 2026. Setelah itu, pemagaran lahan dan pembangunan fasilitas dasar akan dimulai pada tahun berikutnya, bersamaan dengan finalisasi regulasi dan perjanjian kerja sama dengan negara mitra.
